Page 89 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

89
Mukti Fajar ND.

usaha secara formal. 13
Dalam literatur ekonomi pembangunan ini disebut “underground economy”,
atau “ekstralegal sector”. .
14
Uraian di atas bisa disederhanakan bahwa inti sistem ekonomi kerakyatan
adalah: (a) adanya asas kekeluargaan, yang secara essensial berarti
memprioritaskan pemerataan, (b) penguasaan oleh negara atas sumber-

sumber kekayaan alam yang menjadi kepentingan hajat hidup masyarakat,
(c) semua kekayaan alam tersebut dialokasikan untuk rakyat.
Sistem ekonomi kerakyatan (dalam amandemen ke empat) dijalankan
melalui asas demokrasi ekonomi, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Secara sederhana, ekonomi kerakyatan setidaknya memiliki 5 sasaran
penting yang meliputi:
1) tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh
anggota masyrakat,

2) tersedianya sistem jaminan social bagi rakyat yang benar-benar
membutuhkan,
3) terlindungi dan terdistribusikannya kepemilikan modal material secara
relatif merata di antara anggota masyarakat,
4) terselenggarakannya pendidikan bebas biaya bagi setiap anggota
masyarakat yang memerlukan,
5) terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serikat-
serikat rakyat.
Dalam penerapannya, Ekonomi Kerakyatan mensyaratkan adanya
demokratisasi kepemilikan modal oleh rakyat secara merata tanpa kecuali.
Demokratisasi modal itu meliputi modal material, modal intelektual dan

modal institusional.
Modal material tersebut di antaranya meliputi land reform pada sektor
pertanian, kepemilikan saham oleh karyawan di sektor dunia usaha. Dalam
hal kepemilikan modal material, negara tidak hanya wajib mengakui dan
melindungi hak kepemilikan rakyat, tetapi negara juga wajib memastikan
15
bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material .
Modal intelektual meliputi pemberlakuan program wajib belajar kepada