Page 90 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

90
UMKM dan Globalisasi Ekonomi

seluruh rakyat, tanpa kecuali. Konsekuensi program ini berarti negara wajib
menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya atau pendidikan gratis bagi
seluruh rakyatnya. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi
ekonomi, pendidikan bukan merupakan suatu kegiatan yang dikomersialkan.
Modal institusional berarti rakyat memiliki serikat-serikat rakyat yang
menjamin adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Karena itu, dalam

ekonomi kerakyatan ini, negara wajib menjamin eksistensi dan fungsionalisasi
serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, serikat pedagang kaki lima,
serikat pedagang asongan, serikat kaum miskin kota, dan serikat-serikat rakyat
yang lain.
Rasanya tidak lengkap jika membahas Ekonomi Kerakyatan tanpa
membuka UUD 1945 Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial” yang berisi Pasal 33 dan 34. Menurut Jimly Asshiddiqie,
Bab XIV ini menggambarkan diterimanya pengaruh paham sosialisme dalam
rumusan cita-cita kenegaraan kita, di samping prinsip demokrasi liberal.

Hal ini berkaitan dengan diadopsinya konsep “welfare state” dalam UUD.
Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian merupakan
urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus negara (pemerintah). Maka
dalam konsep “welfare state” negara diharuskan bertang-gungjawab untuk
mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin.
Jika dibandingkan dengan konstitusi negera-negara liberal seperti Ame-
rika, yang tidak mengatur ekonomi rakyat dalam Konstitusi, mengingat hal
itu merupakan mekanisme pasar yang tidak perlu diurus negara, dan karena
itu tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi .
16
Undang Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk
pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam

pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945
menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan” Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indone-
sia, yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945.sebagai berikut “dalam
pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk
semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, maka
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang.