Page 95 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi
P. 95
95
Mukti Fajar ND.
Dari pihak yang pro terhadap ekonomi kerakyatan memberikan suatu
anggapan bahwa kalangan lapisan atas dengan sengaja berusaha melupakan
katakunci ‘pemerataan’, yang sejak dulu telah merupakan tujuan dari Sila
Keadilan Sosial. Sajogyo mengatakan dengan kecewa, bahwa ekonom Indo-
nesia lebih banyak memikirkan masalah-masalah makroekonomi
perdagangan dan keuangan internasional (konglomerasi dan globalisasi), dan
tidak menyediakan waktu memikirkan ekonomi rakyat atau nasib penduduk
miskin yang jumlahnya banyak dan senantiasa meningkat. Sedang
pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek
rekreasi mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, bukanlah prioritas
pembangunan yang diperlukan bagi kepentingan puluhan juta orang yang
26
hidup di sekitar garis kemiskinan . Artinya pertumbuhan ekonomi yan
terihat sekarang tidak sejalan dengan proses pemerataan kesejahteraan dalam
masyarakat.
2. PENGERTIAN DAN BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN UMKM
DI INDONESIA
a. Pengertian UMKM
Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di
atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor
