Page 91 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

91
Mukti Fajar ND.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan….”
Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa
juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan
menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagaian
besar tenaga kerja 17

Dalam proses perubahan UUD di MPR beberapa waktu lalu, usul
pencoretan “asas kekeluargaan” dari Pasal 33 Ayat (1) sempat menimbulkan
kontroversi di antara para ahli. Satu pihak ingin menghapuskan perkataan
“asas” itu karena dianggap menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya praktek-
praktek penyimpangan sejak kemerdekaan dan apalagi di era Orde Baru.
“Asas” tersebut terlalu abstrak maknanya sehingga perwujudannya dalam
praktek mengundang penafsiran yang memberi pembenaran pada praktek
KKN. Karenanya, “asas” itu sering diplesetkan dengan “family system” atau
asas keluarga. Lagi pula, dalam perekonomian, asas itu sebenarnya dapat

lebih tepat dikaitkan dengan prinsip-prinsip seperti efisiensi, pemerataan dan
sebagainya yang pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial.
Kelompok lain berpendapat, Bahwa tidak ada hubungan langsung antara
idealitas konsep “kekeluargaan” dengan realitas penyimpangan dalam
praktek. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya KKN, sehingga
tidak tepat jika ‘asas kekeluargaan’ dijadikan sebagai kambing hitam. Padahal,
dalam kenyataannya, asas kekeluargaan itu selama ini belum cukup didalami
makna yang sebenarnya, serta belum pernah diimplementasikan dalam
praktek.
Salah satu nilai yang paling hakiki yang terkandung dalam asas keke-
luargaan adalah nilai demokrasi ekonomi yang jelas-jelas mencerminkan krea-

si intelektual para the founding father berkenaan dengan gagasan kedaulatan
rakyat.
Penghapusan ‘asas kekeluargaan’ berimplikasi pada penghapusan kedau-
latan rakyat dalam bidang ekonomi. Akibatnya perkembangan demokrasi
Indonesia hanya akan terarah pada pengertian demokrasi politik yang
didasarkan pada paham liberalisme dengan segala kelemahan, kekurangan
dan distorsi di dalamnya. Padahal, ‘the founding fathers’ sejak sebelum