Page 10 - EBOOK_Falsafah Kepemimpinan Jawa

jauh dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat pada dasarnya selalu dipenuhi
oleh interaksi antara orientasi dan nilai-nilai. Interaksi tersebut memungkinkan
timbulnya kontak langsung antara budaya suatu kelompok, yang mungkin lebih tepat
disebut dengan "sub-budaya politik", dengan budaya kelompok lainnya. Interaksi itu
pada dasarnya merupakan suatu proses pembentukan atau pengembangan budaya
politik bangsa. Proses ini yang dikenal sebagai "sosialisasi politik", yaitu suatu proses
di mana anggota masyarakat mengalami, menyerap, dan menghayati nilai-nilai politik
yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, akan dibahas konsep kekuasaan dari
sudut pandang budaya Jawa. Kekuasaan digunakan sebagai alat analisis didasarkan
pada kenyataan bahwa dalam ilmu politik kekuasaan dan gejala-gejala yang berkaitan
dengannya sangat penting, karena kekuasaan menunjuk pada kegiatan, tingkah laku
serta sikap dan keputusan-keputusan pelaku, kelompok, organisasi atau kolektivitas,'
yang dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, manifestasinya lebih nampak
pada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan
dalam pembangunan. Budaya Jawa juga digunakan sebagai alat analisis didasarkan
pada pert imbangan adanya asumsi bahwa saat ini sistem politik Indonesia hampir
sepenuhnya dipengaruhi oleh sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa. Apalagi
diperkuat adanya fakta bahwa sebagian besar pusat pemerintahan di Indonesia
berada di pulau Jawa. Karena itu selalu terdapat kecenderungan bagi suku-suku non
Jawa untuk selalu mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai Jawa sebagai basis
persepsi politik mereka. Ini didukung oleh kenyataan bahwa jumlah masyarakat Jawa
yang cenderung mendominasi kehidupan politik dan roda pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah.
Politik terkait dengan budaya dan identitas (Barker, 2005:169). Pimpinan politik
akan membawa identitas masing-masing. Ketika identitas itu tidak dapat dikelola
secara baik akan muncul egosime. Semua gejala tersebut dapat dilihat bahwa sedikit
banyak proses kultural politik dalam sistem politik Indonesia saat ini telah terbentuk
oleh sebuah sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa. Misalnya dalam konteks
pelaksanaan pembangunan sekarang ini yang selalu berorientasi ke pusat dengan
budaya "mohon petunjuk" sebelum suatu program dilaksanakan telah membuktikan
bahwa sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa telah merasuki siste:m politik
Pemerintahan Orde Baru.
Setiawan (1998:58) menguraikan beberapa gagasan tentang kekuasaan dari
konsep barat. Dia mengutip beberapa pendapat, sayangnya tidak dilengkapi dengan
data halaman yang jelas. Namun konsep-konsep mereka tetap dapat kita gunakan.
Untuk lebih mempertajam analisis, terdapat berbagai pandangan tentang kekuasaan
dari berbagai ilmuwan secara umum serta konsep-konsep lainnya yang ada kaitannya
dengan kekuasaan seperti: "wewenang" maupun "legitimasi" yang mempunyai
pera.nan penting dalam suatu sistem politik. Secara umum ada banyak pandangan
mengenai kekuasaan. Strausz-Hupe, misalnya, merumuskan kekuasaan sebagai
wkemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain. Wright Mills'
merumuskan kekuasaan adalah "dominasi" yang artinya kemampuan untuk melaksa-
nakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya". Demikian pula, Harold D.
Lasswell mengan-gap bahwa kekuasaan itu tidak lain tidak bukan adalah penggunaan
paksaan yang kuat.