Page 115 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

115

Penandatanganan normalisasi hubungan
indonesia dan malaysia, oleh menlu ri
adam malik, menlu malaysia,tun abdul
rajak di Gedung Pancasila 11 agustus
1966 (sumber: DePPen).

dalam negeri dan regional pembangunan ekonomi tidak indonesia-malaysia pada tanggal 11 agustus 1966. sejak 31
dapat dilaksanakan secara baik. Pemikiran inilah yang agustus 1967 kedua negara kembali membuka hubungan
mendasari soeharto mengambil beberapa langkah diplomatik. Pemerintah indonesia juga mendaftarkan diri
kebijakan politik luar negeri membangun hubungan yang menjadi anggota Pbb lagi. Pada tanggal 19 september 1966
baik dengan pihak-pihak barat dan “good neighbourhood indonesia mengumumkan bahwa negara ini bermaksud
policy” melalui Association of South East Asian Nations melanjutkan kerjasama dengan Pbb dan melanjutkan
(asean). tujuan utama politik luar negeri soeharto adalah partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pbb. maka pada tanggal
berusaha memobilisasi sumber dana internasional untuk 28 september 1966, tepat 16 tahun setelah indonesia diterima
membantu rehabilitasi ekonomi negara dan menjalankan pertama kalinya dan menjadi anggota Pbb, indonesia
pembangunan serta menjamin lingkungan regional yang kembali menjadi anggota Pbb. soeharto juga menjalin
aman untuk memudahkan indonesia berkonsentrasi pada kembali hubungan baik dengan dunia barat dan lembaga-
agenda domestiknya. lembaga dunia lainnya, seperti bank Dunia dan international
Presiden soeharto mengatakan bahwa politik luar negeri monetary Fund/imF, tetapi menjauhi ideologi komunis.
indonesia yang berprinsip non-blok tidak identik dengan Presiden soeharto tampaknya meletakkan tumpuan
tidak adanya keterlibatan. itulah alasannya mengapa politik luar negeri pada konsepsi geostrategi Gajah mada
indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar yang didasarkan pada konsep Wawasan nusantara dalam
negeri yang bebas dan aktif, karena politik luar negeri kita skala makro. sebuah strategi politik luar negeri yang
tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri diletakkan pada kendali stabilitas keseluruhan nusantara
indonesia bebas: indonesia bebas dari ikatan apa pun, baik yang terdiri dari wilayah inti negara Kesatuan republik
secara militer, politik maupun secara ideologis; bahwa indonesia (nKri) dengan negara-negara lingkar dekat dan
indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau lingkar luar nusantara.
peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak mana stabilitas lingkar luar nusantara diwujudkan dengan
pun, baik secara militer, politis, maupun ideologis. pembentukan asean lima bulan setelah pengangkatan
untuk mewujudkan politik luar negeri yang “bebas dan Jenderal soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh mPrs.
aktif” soeharto menghentikan politik konfrontasi dengan menteri luar negeri adam malik dapat meyakinkan
malaysia. Karena itulah ia menandatangani persetujuan thailand, Philipina, singapura, dan malaysia bahwa

SOEHART O:1966-199 7

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 115 8/21/14 1:15 PM