Page 113 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
P. 113
113
Presiden soeharto sedang beramah-tamah Presiden soeharto meresmikan
dengan para peserta Penataran P4 angkatan perkemahan Wirakarya Dunia i,
ii Pemuka agama seluruh indonesia di istana The world comdeka, di malang
negara (sumber: antara). tahun 1993 (sumber: antara).
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah sesuai dengan aturan formal perundang-undangan. Di
dalam menyelengarakan kehidupan bermasyarakat, samping memahami peraturan perundang-undangan,
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. masyarakat didorong memahami sistem penegakan hukum
Wawasan nusantara tidak hanya menekankan kesadaran sehingga bisa melakukan upaya hukum manakala hak-
akan keutuhan wilayah (wawasan teritori fisik), tetapi juga haknya dicederai.
mencakup nilai-nilai kenusantaraan, kesadaran kesejarahan Pada tahun 1983 pemerintah memutuskan bahwa semua
akan eksistensi peradaban nusantara, manajemen peradaban organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya
nusantara, dan interaksinya dengan kawasan di luarnya. asas ideologis. satu rancangan undang-undang diajukan
melalui transformasi itu semua masyarakat indonesia ke DPr yang kemudian disahkan pada bulan Februari
pada akhirnya menyadari bahwa (1) adanya ikatan batin 1985. maka untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila dapat
antara dirinya dan wilayah (teritori fisik) Nusantara, (2) diresapi dan diamalkan setiap warga negara indonesia
memahami cita-cita luhur pembangunan peradaban harus mengikuti penataran P4. Di sekolah, setiap siswa baru
nusantara, (3) memahami kenapa negara indonesia modern mulai tingkat sekolah menengah pertama sampai tingkat
dibangun di atasnya, serta (4) memahami keterkaitan perguruan tinggi harus mengikuti penataran P4 selama satu
antara cita-cita pembangunan peradaban indonesia atau dua minggu. Demikian juga masyarakat yang baru
modern dan cita-cita peradaban nusantara. transformasi menjadi pegawai negeri atau pegawai negeri yang akan naik
Wawasan nusantara menjadikan segenap komponen jabatannya diharuskan mengikuti P4. Pemerintah secara
bangsa menyadari jati dirinya sebagai sebuah bangsa dan khusus mengatur P4 berdasarkan tap mPr no ii tahun 1978.
memunculkan elan vital pembangunan peradaban dalam
lingkup negara indonesia modern. mELEmBAGAKAN KERUKUNAN UmAT BERAGAmA
selain penyebaran program edukasi masyarakat melalui Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan
P4, Presiden soeharto juga memperkenalkan konsep salah satu strategi dasar pembangunan orde baru. menteri
Kadarkum (keluarga sadar hukum). melalui program agama alamsyah ratu Perwiranegara mencanangkan
Kadarkum setiap warga negara didorong untuk memahami “trilogi kerukunan”, yaitu kerukunan intern umat beragama,
batasan-batasan yang dikategorikan sebagai bentuk kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat
pencederaan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban beragama dengan Pemerintah. Pada tahun 1980 wadah
SOEHART O:1966-199 7
Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 113 8/21/14 1:15 PM