Page 195 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 195

bala tentara Jepang masuk pada Maret 1942. Beliau didaulat  untuk  menjadi rijikan dairi oleh tentara
                   Jepang. Terakhir, beliau diangkat sebagai penasihat.  Pada sekitar 1945 beliau ditunjuk agar datang ke
                   Jakarta guna bertemu dengan Bung Karno untuk membahas soal kemerdekaan Indonesia. Kemudian,
                   pada 14 Agustus 1945 Mr. Pudja ke Jakarta dan menginap di Hotel Des Indes. Kemudian, pada 16 Agustus
                   1945,  dengan dr. Widyodiningrat, beliau pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merembukkan naskah
                   proklamasi. Jadi, pada 17 Agustus 1945 itu beliau hadir saat penaikan bendera di Peganggasaan Timur.
                   Tanggal 18 Agustus 1945, selaku anggota PPKI, beliau ikut konferensi pembuatan Undang-Undang Dasar.
                   Oh ya, saat pembahasan itulah beliau yang mengusulkan alinea ketiga Undang-Undang Dasar untuk
                   diganti  kata Allah dengan Tuhan. Jadi, “berkat rahmat Allah” menjadi “berkat rahmat Tuhan Yang Maha
                   Kuasa”.

                   Bisa diceritakan bagaimana kiprah beliau saat menjadi gubernur?

                   Pada 19 Agustus 1945 beliau diusulkan untuk menjadi Gubernur Sunda Kecil. Maka, setelah selesai
                   pembuatan Undang-Undang Dasar, pada 22 Agustus 1945 beliau bersama 5 orang lainnya diangkat
                   sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia di Sunda Kecil oleh Bung Karno. Kemudian, baru pada
                   pelantikan kabinet pertama, istilah “Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia” itu diubah namanya
                   menjadi gubernur. Selain Mr. Pudja dari Sunda Kecil, ada 7 orang lain yang diangkat sebagai gubernur
                   untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Setelah menjadi gubernur, mereka berangkat ke Bali dan
                   mengambil kedudukan di Singaraja sebagai ibu kota Sunda Kecil. Beliau kemudian mengangkat para
                   pembantunya. Pada 9 Oktober 1945 beliau memimpin rakyat Bali untuk mengupayakan penaikan bendera
                   Sang Merah Putih di Singaraja.  Namun, pada 11 Maret 1945, saat mengadakan rapat dengan para
                   pembantunya, Mr. Pudja ditangkap oleh tentara KNIL kemudian dipenjara selama 2 tahun di penjara
                   Pekambingan. Penjara itu sekarang sudah tidak ada lagi.  Kemudian, pada 13 Maret 1948 dia dibebaskan.
                   Namun, sebelum dibebaskan, dia meminta untuk  dilepas secara resmi di wilayah Republik Indonesia,
                   tidak di Bali yang saat itu sesuai dengan kesepakatan Renville dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan
                   Belanda.”

                   Mengapa tidak mau di Bali, kan itu tanah tumpah darahnya?

                   “Waktu di penjara, Mr. Pudja dan kawan-kawannya selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di
                   luar. Tahun 1946 Anak Agung Gde Agung dengan Van Mook mengadakan konferensi Denpasar. Mereka
                   kemudian sepakat mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Beliau marah sekali dengan pendirian
                   NIT itu. Ketika beliau diajak untuk bergabung dengan NIT oleh Anak Agung Gde Agung, beliau menolak
                   mentah-mentah. ‘Saya diangkat oleh Bung Karno bukan oleh kalian!  (Anak Agung Gede Agung Perdana
                   Menteri NIT dan Sukowati Presiden NIT). Makanya, beliau lebih memilih untuk mengabdi di Yogja saja.
                   Baru setelah NIT bubar, dia baru mau ke Bali lagi.”

                   Bagaimana kiprah beliau saat tidak lagi menjadi gubernur?

                   “Beliau sempat aktif sebagai menteri dalam Kabinet Djuanda. Kemudian, pada 1954 beliau diminta  untuk
                   menjadi anggota Dewan Pengawas Keuangan. Beliau kemudian pindah ke Jakarta terus tinggal di Hotel
                   Des Indes selama 2 tahun. Waktu Abdul Karim Pringgodigdo diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas
                   Keuangan, ayah saya menjadi wakilnya, tapi tak lama karena Pak Pringgo meninggal. Lalu, ayah saya naik
                   menjadi ketuanya. Belia kemudian mengubah nama lembaga menjadi Badan Pemeriksa Keuangan.”
                   Kenapa bisa ada perubahan seperti itu?


                   “Menurut ayah saya, kalau menggunakan istilah dewan kesannya kita masih berdasarkan konstitusi
                   Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sudah bubar. Kalau mau mengacu pada UUD 1945, ya istilahnya
                   harus diganti menjadi badan.











                 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA                                      181
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200