Page 71 - PERTEMPURAN TELUK CIREBON
P. 71
Pertempuran Teluk Cirebon
tersebut terjadi dilandasi dengan alasan Belanda harus
memeriksa terlebih dahulu
Kondisi politik karesidenan pada masa-masa awal
kemerdekaan lebih berpusat pada seita pembentukan
lembaga pemerintahan. Pembentukan pemerintahan di
Cirebon erat kaitannya dengan undang-undang 1945
tentang pembentukan komite nasional Indonesia daerah.
Undang-undang ini membagi daerah-daerah di Indonesia
menajdi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi
lagi menajdi daerah yang lebih kecil dengan daerah yang
bersifat otonom akan diadakan dewan perwakilan daerah
(BPD) oleh karena itu di daerah pemerintahan akan
48
bersendi atas dasar permusyawaratan. Adapun tugas
KNID adalah
a) Menyatakan kehendak rakyat Indonesia yang
merdeka
b) Memeprsatukan berbagai lapisan masyarakat
Indonesia sehingga terwujud kesatuan dan
persatuan bangsa
c) Membenatu keselamatan dan ketentraman
rakyat
d) Membantu pimpinan dalam
menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia
dan kesejateraan umum.
48 Udin Koswara, Sejarah Pemerintahan Karisidenan Cirebon, Cirebon
: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon.2000, hal.
46
58
