Page 33 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018

WAWANCARA

Dari audiensi yang dilakukan dengan kalangan menggunakan fasilitas Free Trade Agreement
dunia usaha sebelum diterapkannya kebijakan (FTA) yang hingga bulan September 2018
tersebut, kalangan usaha memahami urgensi mencapai 30 persen dari total devisa bayar atau
dikeluarkannya kebijakan pengendalian impor naik 2,1 persen dibanding tahun lalu.
melalui PPh 22 untuk memperbaiki neraca
perdagangan. Apabila neraca perdagangan Strategi pemerintah dalam upayanya
tidak segera membaik, nilai tukar akan terus mengendalikan impor, antara lain:
tertekan, biaya produksi naik, inflasi naik, a. Penggunaan biodiesel (B20) sebagai subtitusi
daya beli masyarakat menurun dan pada impor (per 1 Sep 2018);
akhirnya akan merugikan pengusaha itu b. Peningkatan penggunaan komponen lokal
sendiri. Atas dasar pemahaman dalam rangka (TKDN) pada proyek infrastruktur;
menyelamatkan kepentingan lebih besar itulah c. Kepastian dan kemudahan layanan
yang membuat para pengusaha berkomitmen e-commerce termasuk penyesuaian de
untuk mendukung kebijakan PPh pasal 22 ini. minimus barang kiriman;
d. Assessment impor barang konsumsi melalui
Penetapan tarif PPh impor sebagai instrumen program sinergi DJP-DJBC.
pengendalian impor dilakukan dengan
pertimbangan sifatnya yang tidak final karena 11.Era globalisasi saat ini malah banyak negara
pada akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan yang membuat kebijakan untuk tarif impor
dapat dikreditkan kembali kepada pengusaha. menjadi nol persen, kenapa Indonesia malah
Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan sebaliknya menaikkan tarif. Apakah hal ini tidak
insentif kepada dunia usaha dalam menghadapi bertentangan ?
kebijakan tersebut, antara lain : Kembali kami sampaikan bahwa yang
a.Percepatan restitusi; mengalami kenaikan adalah PPh pasal 22.
Pelayanan restitusi yang sebelumnya rata- Urgensinya adalah untuk memperbaiki Neraca
rata mencapai 10 bulan dipercepat menjadi Pembayaran. Dengan Neraca Pembayaran yang
hingga 1 bulan, bagi reputable trader atau membaik, akan meningkatkan nilai tukar rupiah
WP patuh. terhadap dollar. Hal tersebut akan menurunkan
b.Perbaikan pelayanan di bidang perpajakan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
(DJP dan DJBC); Hal tersebut merupakan pertimbangan utama
Perbaikan layanan dilakukan dengan dalam menentukan instrumen yang akan
mereformasi sistem perpajakan. dipilih. Pemerintah sangat berhati-hati dalam
c.Level the playing field; memilih instrumen untuk menurunkan impor,
Tarif PPh antara DN dengan impor menjadi beberapa hal yang menjadikan PPh pasal 22
tidak terlalu lebar. sebagai instrumen adalah :
a. PPh pasal 22 merupakan pajak dalam negeri
10.Selain menaikkan tarif bea masuk, yang dikecualikan dari aturan WTO
sebenarnya kebijakan apa lagi yang bisa b. PPh pasal 22 dapat dikreditkan pada akhir
dilakukan pemerintah dalam pengendalian tahun
impor ? c. Telah diberikan insentif seperti yang telah
Sebelumnya perlu kami luruskan bahwa disampaikan sebelumnya.
kebijakan penyesuaian tarif adalah pada tarif
PPh bukan pada tarif BM. Sedikit kami jelaskan 12. Kalau tujuannya untuk mengendalikan defisit
bahwa tarif BM mempunyai batas atas, sesuai neraca perdagangan, mengapa pemerintah
regulasi World Trade Organization (WTO). tidak melakukan kebijakan mendorong ekspor
Indonesia adalah anggota WTO, sehingga untuk memperoleh devisa ?
penyesuaian BM mempunyai ruang yang tidak Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya,
terlalu luas meskipun bisa diterapkan. Tetapi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan
dari segi efektifitasnya memiliki tantangan, dalam rangka menyehatkan neraca transaksi
karena semakin banyaknya importasi yang berjalan. Hal ini tidak hanya mengendalikan

Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai | 31