Page 32 - e-Modul Sejarah SMK MST-2

BAB II

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

A. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI BANGSA
INDONSIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959, diberlakukan system Demokrasi Parlementer yang
berdasarkan pada UUDS 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Demokrasi Parlementer
(Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya
sebagai lambing.

1. Kehidupan Politik Masa

Demokrasi Liberal Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi
Liberal

Pada tahun 1950 – 1959, pemerintahan Indonesia Di bawah ini merupakan gambaran politik dengan
dinamika pergantian kabinet seperti yang telah
dalam sejarahnya pernah berubah menjadi disebutkan di atas.
bentuk Republik Indonesia yang menganut
demokrasi liberal dengan sistem Kabinet Natsir pada Tahun 1950 sampai
kabinet pemerintahan parlementer. Demokrasi 1951
liberal dipilih setelah negara Republik Indonesia Kabinet Natsir memerintah sejak 6 September
serikat dibubarkan pada tahun 1950. Penerapan 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951. Kabinet ini
demokrasi liberal pada negara Indonesia tersebut merupakan kabinet koalisi. Inti kabinet ini
tertuang dalam undang undang sementara atau merupakan Masyumi, namun terdapat juga
UUDS 1950 yang berlaku sebelum adanya tokoh-tokoh non partai yang dianggap ahli dalam
konstitusi yang tetap. bidangnya. Mereka adalah Mr. Asaat, Prof
Sumitro Djojohadikusumo, Sultan
Dengan penerapan sistem pemerintahan Hamengkubuwono IX dan Ir.Djuanda. Terdapat
parlementer, pada saat itu kekuasaan tertinggi beberapa program yang dijalankan oleh Kabinet
dipegang oleh seorang Perdana Menteri dan Natsir seperti berikut ini:
Presiden hanya sebagai kepala negara. Secara
definsi, pengertian demokrasi liberal adalah • Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
sistem politik yang memberikan kebebasan • Mengembangkan dan memperkuat
Individu warga negaranya. Dalam demokrasi ekonomi rakyat
liberal tersebut, setiap keputusan dibuat • Meningkatkan keamanan dan
berdasarkan suara mayoritas namun tetap ketenteraman
memperhatikan hak hak individu agar tidak
dilanggar.

Co e-Modul SMK kls X 32
Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2