Page 37 - Laptah Dit. SPO 2020 sesuai outline
P. 37
Untuk menjamin bahwa PKGK yang diproduksi oleh para produsen pangan memenuhi
persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, maka pemerintah perlu menyusun suatu
persyaratan yang mengatur tentang semua ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu produk
PKGK tersebut.
Rancangan peraturan ini merupakan amandemen Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan PKGK, yang sebelumnya telah diubah
melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 tahun 2018 tentang
Pengawasan PKGK. Latar belakang dilakukannya amandemen tersebut antara lain:
a. Jenis produk PKGK yang semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat;
dan
b. Sebagai payung hukum untuk persyaratan jenis produk PKGK yang belum tercantum
pada peraturan Badan POM sebelumnya.
Pada tahun 2019 ini, dilakukan penambahan ketentuan pada bagian Lampiran yang
mencakup persyaratan untuk produk:
a. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) Dukungan Nutrisi bagi Pasien
Dewasa Malnutrisi
b. PKMK Diet Ketogenik
c. PKMK untuk Bayi Intoleransi Laktosa
d. Pangan Olahan Diet Khusus (PDK) berupa Makanan Selingan untuk Anak
Penyusunan rancangan peraturan ini telah melalui proses pembahasan dengan tim pakar dan
stakeholder, serta konsultasi publik kepada stakeholder terkait, antara lain
Kementerian/Lembaga (Kementerian Kesehatan), institusi dan akademisi, organisasi profesi,
asosiasi industri, laboratorium, dan komunitas yang mewakili konsumen. Saat ini rancangan
peraturan sedang dalam proses persetujuan (verbal).
31
