Page 41 - Laptah Dit. SPO 2020 sesuai outline
P. 41

juga diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam

                              melakukan analisis produk, maka diperlukan pedoman khusus untuk pencantuman ING bagi
                              pelaku usaha tersebut, sehingga dapat mencantumkan kandungan gizi tanpa harus melakukan
                              uji laboratorium.


                              Rancangan  Peraturan  Badan  POM  tentang  Pedoman  Pencantuman  ING  untuk  Pangan

                              Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memuat informasi kandungan
                              gizi  42  jenis  pangan  olahan  yang  ditetapkan  berdasarkan  kajian  risiko,  yang  terdiri  dari

                              energi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan natrium (garam). Selain itu,
                              rancangan peraturan tersebut juga memuat ketentuan mengenai tata cara pencantuman ING,
                              deskripsi dan takaran saji pangan olahan yang ditetapkan kandungan gizinya, dan acuan label

                              gizi yang digunakan untuk perhitungan persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada tabel
                              ING.  Diharapkan  dengan  adanya  pedoman  ini,  dapat  mendorong  usaha  mikro  dan  usaha
                              kecil untuk mencantumkan ING pada label.


                              Penyusunan rancangan peraturan ini telah melalui proses pembahasan dengan tim pakar dan

                              stakeholder,  serta  konsultasi  publik  kepada  stakeholder  terkait,  antara  lain
                              Kementerian/Lembaga (Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dan  Kementerian  Perindustrian),
                              Dinas Kesehatan di wilayah Jabodetabek, asosiasi industri, usaha mikro dan usaha kecil, dan

                              Balai Besar/ Balai POM dan Loka POM di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.



                   3.6  IKU  6.  RANCANGAN  REVISI  PERATURAN  KEPALA  BADAN  POM  TENTANG
                       PERSYARATAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA

                       3.6.1   PENYUSUNAN  RANCANGAN  PERATURAN  BADAN  POM  TENTANG  BAHAN

                              TAMBAHAN PANGAN PERISA


                              Penilaian keamanan pangan adalah tahapan penting yang harus dilakukan sebelum produk
                              pangan  beredar  dan  penilaian  dalam  rangka  pengawasan  produk  yang  telah  beredar.
                              Penilaian  keamanan  pangan  tersebut  salah  satunya  dilakukan  terhadap  Bahan  Tambahan

                              Pangan. Sebagai acuan dalam penilaian keamanan Bahan Tambahan Pangan, Badan POM
                              telah menetapkan peraturan-peraturan terkait penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
                              Salah satu golongan BTP adalah BTP Perisa. Saat ini peraturan BTP Perisa adalah Peraturan

                              Kepala Badan POM No. 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan BTP Perisa. Latar
                              belakang dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut adalah karena belum ada positive list

                              sumber  bahan  baku  aromatik  alami  dan/atau  sumber  preparat  perisa.  Saat ini penggunaan
                              tanaman sebagai sumber perisa harus dikaji case by case melalui izin khusus.



                                                                35
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46