Page 30 - WBC Januari 2018

SEJARAH SEJARAH

Palawang

Kepolisian disebut sebagai Bhayangkara. Dalam narasi
sejarah kepolisian, pasukan pengawal Raja Majapahit yang
bernama Bhayangkara dianggap sebagai cikal bakal dari korps
tersebut. Pasukan pengawal raja ini terlahir kembali pada
tahun 1945 saat para Polisi Istimewa di Surabaya turut menjadi
bagian penting dari Pertempuran 10 November. Sebuah narasi
sejarah yang nyaris sempurna. Dengannya, setiap polisi yang
baru bergabung dapat membangun citra dirinya secara positif
sebagai reinkarnasi pasukan elit Majapahit—kerajaan yang
dianggap sebagai pendahulu asli negara Indonesia—sekaligus
pejuang kemerdekaan. Narasi ini juga bermanfaat penting dalam
membangun citra polisi di masyarakat. Dengannya, masyarakat
tidak ahistoris saat melihat kepolisian, toh leluhur mereka juga
sudah mengenalnya dari masa ke masa.

Berbeda (sedikit) dengan bea cukai. Narasi sejarah bea
cukai di Indonesia umumnya dimulai saat Pemerintah Hindia
Belanda mengundangkan Indische Tarieff Wet pada abad ke-
18. Tidak salah memang, karena pada kenyataannya kebijakan
pemerintah kolonial itu masih menjiwai sebagian isi kebijakan
pabean kita saat ini. Namun dengan menjadikannya sebagai titik
awal, kita seakan menafikan kenyataan sejarah adanya praktik
kepabeanan di zaman sebelum penjajahan. Bahkan dengannya,
kita abai untuk mengukur seberapa besar pengaruh bea cukai
di masa-masa itu. Padahal ada logika sejarah yang belum
Ilustrasi : Dari berbagai sumber
terhubung: embrio negeri kita adalah kerajaan maritim yang kuat
perniagaannya (termasuk Majapahit), namun tidak ada sejarah
gamblang yang menceritakan adanya bea cukai—lembaga
pemungut fiskal atas barang niaga—pada masa itu.

Dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia, pabean “hanya”
dimasukkan sebagai bagian dari bahasan Organisasi Pelabuhan.
Diceritakan bagaimana pejabat syahbandar memungut bea
atas kapal-kapal yang datang, baik itu di Malaka, Pasai, Aceh,
Banten, dan lain-lain. Tugas utama syahbandar adalah melakukan
pemungutan bea itu. Bea yang dipungut menjadi penanda besar-
kecilnya pelabuhan yang artinya makmur-tidaknya kerajaan
tersebut. Namun tidak ada satupun pihak yang dengan gamblang
menyatakan bahwa syahbandar itu adalah cikal-bakal bea cukai.
Bahkan, istilah syahbandar sendiri kini digunakan sebagai nama
instansi di Perhubungan Laut.
Situasi sejarah nasional pada abad ke-16 saja demikian,
bagaimana dengan abad-abad sebelumnya, termasuk pada
zaman Majapahit?

28 | Volume 50, Nomor 1, Januari 2018 - Warta Bea Cukai Volume 50, Nomor 1, Januari 2018 - Warta Bea Cukai | 29