Page 77 - C:\Users\danang\Documents\Flip PDF Professional\BUKU-TUNAS-PANCASILA\

5 Keadilan sosial Sementara itu, sebagaimana telah dijelaskan pada
pembahasan sila kedua sebelumnya tentang
bagi seluruh rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memahami
bahwa konsep adil memanglah tidak memiliki wujud
Indonesia dalam rupa dan bentuk apa pun di realitas. Meski
begitu, konsep adil bukanlah konsepsi abstrak yang
hanya berhenti di kepala, melainkan dia memiliki
Setelah kita memahami konsep kerakyatan realitasnya ketika dihubungkan dengan aktivitas
dalam bingkai hikmah kebijaksanaan dan manusia. Konsep ini sama seperti konsep sebab
permusyawaratan/perwakilan. Kita akhirnya tiba akibat di mana wujud realitas sebab akibat tidak
pada muara dari tujuan berbangsa dan bernegara, akan kita temukan bentuknya sebagaimana benda
yakni mencapai kebahagian hidup bersama. Kita lain seperti kopi, nasi, kasur, dsb. Hal yang seperti
menerima dan menggapai anugerah keadilan ini dalam filsafat disebut sebagai konsep sekunder
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tanpa filsafat. Meski secara realitas dia tidak memiliki
kecuali. Kata “tanpa kecuali” bermakna keadilan wujud tunggal, tetapi pengetahuan kita akan
yang diberikan tanpa melihat suku, agama, dan jelas terhadapnya ketika aktivitas sebab akibat itu
budaya tertentu. Semua diperlakukan sama dan tampak. Misalnya, air mendidih karena dipanaskan
setara secara proporsional sesuai kewajiban dan api yang panasnya 100 derajat. Kita langsung paham
tanggung jawabnya sebagai warga bangsa. bahwa sebab mendidih air karena dipanaskan oleh
api yang panasnya 100 derajat. Sebabnya adalah api
Mohammad Hatta menjelaskan bahwa keadilan yang panas, dan akibatnya adalah air mendidih. Hal
sosial, selain berfungsi sebagai dasar negara, juga ini sama dengan konsep adil di mana adil baru akan
merupakan tujuan berbangsa dan bernegara yang muncul ketika perilaku adil diwujdukan. Ini telah
harus diamalkan. Mohammad Hatta berkata: kami jelaskan di bagian sila kedua sebelumnya.

“Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Sementara itu, diksi keadilan selalu merujuk
Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi pada pencarian tentang kesejatian, keaslian,
tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai dan kemendasaran adil tersebut. Banyak sekali
apa yang disebut dalam Pembukaan Undang- definisi tentang adil, dan seringkali banyak orang
memperlakukan konsep adil secara serampangan
Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan tanpa memperdalam pengetahuannya tentang
sosial adalah langkah menentukan untuk hal tersebut. Misalnya, melalui pencarian dan
melaksanakan Indonesia adil dan makmur pendalaman secara hati-hati dan serius terhadapnya.
“(Mohammad Hatta, : 46). Jika kita lihat dalam konteks Pancasila, maka
kesejatian keadilan dalam Pancasila itu kemudian
dibatasi dalam konteks sosial, yakni keadilan
bersama untuk semua rakyat Indonesia. Terkait hal
ini, Ki Hajar Dewantara juga memberikan catatan
khusus kepada banyak orang tentang demokrasi
modern/Barat dan keadilan. Banyak orang keliru
memaknai demokrasi Barat dengan menganggap
bahwa demokrasi tersebut niscaya mengandung
keadilan karena telah mengkampanyekan slogan
kesamaan. Padahal di di dalamnya kita temukan
kekosongan akan harga dan nilai manusia lahir
batin. Hal seperti ini menurutnya bukanlah keadilan.
Ki Hajar Dewantara berkata:

Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

63 TUNAS PANCASILA