Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

negative - Enny Sri Hartati (Ekonom INDEF) Jadi, kalau datanya tidak terpadu dan tidak valid,
ya susah untuk menargetkan atau berharap bahwa intervensi program-program itu akan tepat
sasaran

negative - Enny Sri Hartati (Ekonom INDEF) Sudah ada permintaan dari bawah (bottom up) itu
meng-update data. Misalnya dari RT/RW sampai kelurahan sudah di-update, tapi begitu dana itu
turun, itu enggak dipake. Yang dipakai itu data lama lagi, banyak yang sudah meninggal, banyak
yang sudah pindah, dan sebagainya. Artinya, data ini masih bermasalah

negative - Enny Sri Hartati (Ekonom INDEF) Sudah ada permintaan dari bawah (bottom up) itu
meng-update data. Misalnya dari RT/RW sampai kelurahan sudah di-update, tapi begitu dana itu
turun, itu enggak dipake. Yang dipakai itu data lama lagi, banyak yang sudah meninggal, banyak
yang sudah pindah, dan sebagainya. Artinya, data ini masih bermasalah.

positive - Enny Sri Hartati (staf ahli Komisi X DPR RI) Misalnya, DTKS sudah rapi dan terintegrasi,
siapa yang mendapatkan melalui jalur A, misalnya jalur bantuan langsung tunai. Terus siapa
yang sudah mendapatkan dari Banpres (Bantuan Presiden). Siapa yang sudah mendapatkan dari
sembako. Siapa yang sudah mendapatkan program lain dan sebagainya, begitu. Jadi terukur.
Yang menjadi target itu terukur dan yang diintervensi juga jelas

neutral - Enny Sri Hartati (Ekonom INDEF) Kalau seperti itu, di-mapping dengan terkoordinasi
seperti itu, maka ketahuan dan terukur juga nanti dampak dari setiap program. Kalau ini kan
nanti saling lempar kesalahan, kalau berhasil semua mengakui, tapi kalau ketidakberhasilan,
semua saling menyalahkan.

Ringkasan

Pemerintah bakal melanjutkan beberapa program perlindungan sosial pada tahun 2021. Langkah
tersebut demi mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) yang diusung
pemerintah selama pandemi COVID-19 . Namun, tahun ini tidak ada lagi program dana bantuan
subsidi upah (BSU) dalam program bansos. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah bahwa BSU tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Ida mengungkapkan,
pemerintah telah dan akan terus melakukan sejumlah program demi membantu pekerja di luar
pemberian BSU, seperti yang dilakukan pada 2020 saat mulai pandemi COVID-19. Sebelumnya
diketahui, para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan memperoleh BSU
sebesar Rp2,4 juta.

SPECIAL CONTENT: 7 BANSOS DILANJUTKAN, MAMPUKAH TINGKATKAN DAYA BELI
DI ERA PANDEMI?

Jakarta - Pemerintah bakal melanjutkan beberapa program perlindungan sosial pada tahun 2021.
Langkah tersebut demi mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) yang diusung
pemerintah selama pandemi COVID-19 .

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, alokasi anggaran program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021 mencapai Rp553,1 triliun. Angka tersebut berpotensi
mengalami kenaikan apabila insentif usaha sudah dimasukkan.

Rincian anggaran PEN adalah sebagai berikut: Yang pertama untuk Sektor Kesehatan dengan
alokasi anggaran Rp 104,7 triliun. Anggaran ini dipakai untuk pengadaan dan operasional vaksin
COVID-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga
kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

135