Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Sri Mulyani menyebut, hal tersebut terekam dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan
setiap pemerintah menyetorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang bergaji di
bawah Rp5 juta dan anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Walau yang Rp2,4 juta kalau bayangkan teori ekonomi, pasti mereka harusnya habis untuk
konsumsi. Ternyata enggak juga. Kami suspect dia kembali ke perbankan," beber Sri Mulyani
dalam rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Pemberian bansos memang diharapkan mampu mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan
kerja saat pandemi. Selain itu, program perlindungan sosial juga bertujuan meningkatkan daya
beli masyarakat.

Lalu, yang terjadi di lapangan apakah masyarakat benar-benar merasakan adanya program
perlindungan sosial? Program bansos sendiri kerap dikritik, apalagi setelah munculnya kasus
korupsi yang bahkan dilakukan Menteri Sosial kala itu, Juliari Peter Batubara.

Bahkan, gara-gara korupsi bansos yang dilakukan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) itu, diyakini membuat Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index
(ICP) Indonesia 2020 mengalami penurunan tiga poin, dari 40 di tahun sebelumnya menjadi 37
poin. Tak hanya itu, posisi Indonesia juga melorot, dari sebelumnya peringkat 85 menjadi 102
dari 180 negara yang diukur IPK-nya.
Namun, pada 30 Desember 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono
Laras mengklaim, realisasi anggaran PEN sektor perlindungan sosial untuk tahun 2020 telah
mencapai 98,54 persen atau setara dengan Rp125,35 triliun dari target Kementerian Sosial
sebesar Rp127,20 triliun.

Hartono menjelaskan, secara rinci program bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) sudah terealisasi mencapai 97,59 persen atau setara Rp41,56 triliun dari target Rp42,59
triliun.
Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar 100 persen atau setara
dengan Rp36,71 triliun. Serta Bantuan Sosial Tunai (BST) terealisasi mencapai 97,55 persen atau
sebesar Rp31,58 triliun dengan target Rp32,4 triliun.

Lalu, untuk Bansos Sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar 98,4 persen atau setara
dengan Rp6,492 triliun dari target pagu anggaran Rp6,498 triliun. Bansos beras telah terealisasi
sebesar 100 persen dengan pagu anggaran mencapai Rp4,51 triliun, terakhir Bansos Tunai bagi
KPM Sembako Non-PKH sudah terealisasi sebesar 100 persen dengan nilai total mencapai Rp4,5
triliun.

Kemensos di bawah Tri Rismaharini menghadapi tantangan besar memulihkan citra mereka,
setelah menteri sebelumnya malah terjerat korupsi bansos. Program Bansos tahun 2021
seharusnya menjadi momen pembuktian Kemensos di bawah Tri Rismaharini mampu
menyalurkannya tepat sasaran.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, bansos memang sangat diperlukan
masyarakat untuk menyambung hidup di tengah pandemi COVID-19. Terlebih dalam situasi
pandemi seperti sekarang di mana tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.
"Dampak bansos besar dalam situasi seperti ini, sangat berpengaruh dan menolong masyarakat
yang terdampak, apakah itu oleh bencana alam atau masalah ekonomi. Dengan adanya bansos,
masyarakat bisa terbantu, bisa menyambung hidup, tidak jadi kriminal atau penjahat karena
kelaparan," kata Agus kepada Selama pemberian bantuan sosial atau bansos pada 2020,
ternyata tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat belum terwujud. Bahkan, untuk
sekedar menahan penurunan daya beli pun tidak terjadi.
137