Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Lalu yang kedua, Anggaran Perlindungan Sosial lewat program Bantuan Sosial atau Bansos
sebesar Rp150,96 triliun. Anggaran ini dikhususkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi
10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako, program pra kerja, bantuan langsung
tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai 10 juta KPM, subsidi kuota, dan diskon listrik.

Kemudian yang ketiga mencakup program prioritas dengan anggaran Rp 141,36 triliun. Program
ini demi mendukung pariwisata, terutama yang paling terdampak pandemi COVID-19 seperti
hotel, restoran, serta kafe.

Program prioritas ditujukan untuk ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT,
pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya K/L, kawasan industri,
dan program prioritas lainnya.

Dan yang terakhir yaitu program dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan
pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun. Anggaran ini diberikan untuk subsidi bunga KUR
dan non KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan
PEN lainnya, penempatan dana, dan PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti
HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW).

Anggaran Perlindungan Sosial atau Bansos menjadi yang terbesar dibanding program PEN
lainnya. Anggaran Perlindungan Sosial tahun 2021 sebesar Rp150,96 triliun itu dikelola oleh
Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Presiden Joko Widodo, terdapat tujuh program bansos yang tetap berjalan untuk tahun
ini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk meningkatkan daya
beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Tujuh program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang akan dilanjutkan pada
2021 antara lain; (1) Program Kartu Sembako, (2) Program Keluarga Harapan, (3)Program
Bantuan Sosial Tunai, (4) Program Kartu Prakerja, (5) Bantuan Langsung Tunai Desa, (6) Insentif
Tenaga Kesehatan, (7) Pemberian insentif usaha termasuk bantuan modal kerja bagi UMKM.

"Terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan
oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun untuk
mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi
nasional," jelas Jokowi dalam Sidang MPL-PGI, Senin (25/1/2021).

"Dan di tahun 2021 ini, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan. Program Kartu Sembako,
Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa
tetap dilanjutkan. Selain itu juga ada insentif tenaga kesehatan dan pemberian insentif usaha
termasuk Bantuan Modal Kerja bagi UMKM agar mampu bertahan dan bergerak kembali,"
imbuhnya.

Namun, tahun ini tidak ada lagi program dana bantuan subsidi upah (BSU) dalam program
bansos. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa BSU tahun ini
tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

Ida mengungkapkan, pemerintah telah dan akan terus melakukan sejumlah program demi
membantu pekerja di luar pemberian BSU, seperti yang dilakukan pada 2020 saat mulai pandemi
COVID-19. Sebelumnya diketahui, para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan
memperoleh BSU sebesar Rp2,4 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menyiratkan pada November 2020 untuk tidak
melanjutkan BSU. Ketika itu dalam rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani,
menuturkan dugaan dia bahwa penerima bantuan subsidi upah senilai Rp2,4 juta tidak
melakukan belanja atau konsumsi yang bisa mendorong perekonomian.
136