Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 166
Judul Kemenaker: Upah per Jam Hanya untuk Pekerja Paruh Waktu
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qpbxnw428/kemenaker-upah-per-jam-
hanya-untuk-pekerja-paruh-waktu
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-03-02 13:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Jenis upah berdasarkan
satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi pekerja
paruh waktu melalui pengaturan upah per jam
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Upah per jam itu dibayar
atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, di mana dalam menyepakati
tersebut tidak boleh kurang dari formula upah per jam
Ringkasan
Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pemberian upah per jam hanya
berlaku untuk pekerja paruh waktu dengan waktu kerja tertentu. Menurut Pasal 16 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah per jam hanya hanya
dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. "Jenis upah
berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan
bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam," kata Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Tri Retno Isnaningsih
dalam acara dialog virtual pada Selasa (2/3).
KEMENAKER: UPAH PER JAM HANYA UNTUK PEKERJA PARUH WAKTU
JAKARTA -- Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pemberian upah
per jam hanya berlaku untuk pekerja paruh waktu dengan waktu kerja tertentu. Menurut Pasal
16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah per jam
hanya hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu.
"Jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan
perlindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam," kata Pelaksana Tugas
165
