Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 168

Judul               5 Penjelasan Kemenaker Soal Perubahan Rumus Upah Buruh
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130244-92-
                                    612632/5-penjelasan-kemenaker-soal-perubahan-rumus-upah-buruh
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-03-02 13:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga  Kerja  (PHI  &  Jamsos))  Lalu  nilai  upah  yang  disepakati  sekurang-kurangnya  25
              persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi

              positive  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha
              dan membantu pembangunan negara serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat


              Ringkasan

              Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan
              K3)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Haiyani  Rumondang  memaparkan  lima  pokok
              kebijakan  upah  buruh  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021
              tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11
              tentang Cipta Kerja.



              5 PENJELASAN KEMENAKER SOAL PERUBAHAN RUMUS UPAH BURUH

              Jakarta  -  Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3
              (Binwasnaker  dan  K3)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Haiyani  Rumondang
              memaparkan lima pokok kebijakan upah buruh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
              Pertama, upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Di sini,
              pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.

              Kedua, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan dengan
              memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173