Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 167
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Tri Retno
Isnaningsih dalam acara dialog virtual pada Selasa (2/3).
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan, menurut Badan Pusat
Statistik (BPS) pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam
sepekan atau kurang dari tujuh jam per hari. Upah per jam bagi pekerja paruh waktu, menurut
ketentuan dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
"Upah per jam itu dibayar atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, di mana
dalam menyepakati tersebut tidak boleh kurang dari formula upah per jam," kata Dinar.
Menurut formula yang tertuang dalam peraturan pemerintah, upah per jam sama dengan upah
sebulan dibagi 126. Angka 126 itu, Dinar menjelaskan, merupakan rata-rata waktu kerja pekerja
paruh waktu dalam setahun, yaitu 52 minggu dikalikan 29 jam per minggu dibagi 12 bulan.
Ia mengemukakan formula penghitungan upah per jam dapat ditinjau kembali jika memang
terjadi perubahan signifikan dalam median jam kerja pekerja paruh waktu. Hasil peninjauan itu
akan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan
Pengupahan Nasional.
166
