Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 165
berbasis per jam hanya berlaku bagi pekerja paruh waktu yang kurang dari 30 jam selama satu
minggu, atau kurang dari 7 jam dalam satu hari. Sedangkan yang di atas waktu itu tetap
diberlakukan upah formal atau bulanan.
"Sehingga upah lembur untuk pekerjaan normal yang waktunya lebih dari itu, kalau upah per
jam hanya untuk jam-jam itu saja," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Selasa (2/3).
Dinar juga menjelaskan, besaran upah per jam sendiri, ditentukan oleh kesepakatan antara
pemberi kerja dan pekerja. Berdasarkan hitungan formulanya tidak boleh kurang dengan yang
ada di Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 16, yakni
upah per jam sama dengan upah sebulan yang kemudian dibagi 126. Angka 126 muncul dari
keputusan Kemnaker.
"Ini kenapa dikalikan 29 jam dalam seminggu, karena tadi sudah sampaikan di data BPS paruh
waktu itu di bawah 35 jam artinya rata-rata se-Indonesia bisa 24-30 jam itu median tertinggi,"
tuturnya.
Menurut Dinar, angka 126 itu tidak menutup kemungkinan akan berubah dalam beberapa tahun
mendatang jika memang jam kerja paruh waktu mengalami perubahan. "Bisa nanti suatu saat
kalau ada perubahan mungkin bisa saja," pungkasnya.
164
