Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Ketiga, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Salah satu ketentuannya, yakni minimal 50 persen
dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.

"Lalu nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan di
tingkat provinsi," ucap Haiyani dalam Bincang Informatif PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, Selasa (2/3).

upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha jika buruh bekerja melebihi waktu kerja atau
pada istirahat mingguan. Upah kerja lembur juga berlaku jika buruh diminta bekerja pada hari
libur resmi.

Kelima, upah tidak dibayar bila buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Namun,
poin ini tak berlaku bagi buruh yang memang berhalangan untuk masuk kerja, melakukan
kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya, dan bersedia
melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena
kesalahan pengusaha itu sendiri.

Haiyani berharap pengusaha dapat mematuhi seluruh ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun
2021. Selain itu, ia juga meminta pengusaha menjadikan buruh sebagai mitra dan aset yang
harus dikelola dengan baik.
"Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan
negara serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat," pungkas Haiyani.

(aud/agt).

168