Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 164
Judul Ada Aturan Upah Per Jam Di UU Ciptaker, Begini Penjelasannya
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/02/03/2021/ada-aturan-upah-per-
jam-di-uu-ciptaker-begini-penjelasannya/
Jurnalis Romys Binekasri
Tanggal 2021-03-02 13:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Ditjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan) Sehingga upah
lembur untuk pekerjaan normal yang waktunya lebih dari itu, kalau upah per jam hanya untuk
jam-jam itu saja
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Ditjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan) Ini kenapa
dikalikan 29 jam dalam seminggu, karena tadi sudah sampaikan di data BPS paruh waktu itu di
bawah 35 jam artinya rata-rata se-Indonesia bisa 24-30 jam itu median tertinggi
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Ditjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan) Bisa nanti suatu
saat kalau ada perubahan mungkin bisa saja
Ringkasan
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerapkan
pemberian upah berbasis per jam di Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut,
terdapat kriteria khusus bagi pekerja yang akan mendapatkan upah dengan skema tersebut.
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, pemberian upah
berbasis per jam hanya berlaku bagi pekerja paruh waktu yang kurang dari 30 jam selama satu
minggu, atau kurang dari 7 jam dalam satu hari. Sedangkan yang di atas waktu itu tetap
diberlakukan upah formal atau bulanan.
ADA ATURAN UPAH PER JAM DI UU CIPTAKER, BEGINI PENJELASANNYA
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerapkan
pemberian upah berbasis per jam di Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut,
terdapat kriteria khusus bagi pekerja yang akan mendapatkan upah dengan skema tersebut.
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, pemberian upah
163
