Page 468 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

dan keadilan dan ber ujung pada perubahan pola pikir indi vidu yang bukan penyandang
disabilitas," ia menguraikan.
Direktur Jenderal Pembinaan Penem patan Tenaga Kerja dan Per luasan Kesempatan Kerja
(Dirjen Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja, Suhartono, mengatakan bahwa peme
rintah telah membuat beberapa instrumen untuk membuka perluasan akses tenaga kerja bagi
kaum difabel.

Pertama, sesuai dengan keten tuan umum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun
2020, dibuat Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Unit layanan ini merupakan
bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pe merintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsinya.

ULD berfungsi memberikan in formasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan
swas ta mengenai proses rekrutmen, peneri maan, pelatihan kerja, penempatan kerja,
keberlanjutan kerja, serta pengem bangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada
penyandang disabilitas. Fungsi lainnya adalah menye diakan pendampingan kepada tenaga kerja
penyandang disabilitas. Juga menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima
tenaga kerja penyandang disabilitas.

"ULD Bidang ketenagakerjaan menguatkan fungsi pelayanan penempatan sebagai pelayanan
yang lebih ber sinergi dalam ketenagakerjaan dalam pelayanan bagi penyandang di sabilitas,"
Suhartono menguraikan lewat jawaban tertulis kepada wartawan GATRA M. Guruh Nuary.

Instrumen kedua adalah mendo rong pemenuhan kuota kerja bagi disabilitas sebesar 1% di
perusahaan swasta sesuai dengan amanat pasal 53 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas. "Perusahaan dan BUMN yang belum melakukan amanat Pasal 53 ayat (1) dan ayat
(2) UU Nomor 8 Tahun 2016, belum di be rikan sanksi, pemerintah masih memberikan
pendekatan dan sosialisasi untuk mendorong pemenuhan dan pelindungan hak pekerjaan bagi
penyandang disabilitas," katanya.

Meski begitu, sebenarnya dalam UU Penyandang Disabilitas ada ketentuan pidana pada pasal
144 dan 145.Isi di kedua pasal itu mengatur adanya sanksi pidana bagi seseorang yang
menghalang-halangi pe nyandang disabilitas dalam mem peroleh hakhaknya, termasuk hak
pekerjaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, Jambi, Muhammad Azan, mengakui daerahnya
belum melaksanakan kegiatan penyeleng garaan Unit Layanan Disa bilitas (ULD)
Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Namun, proses pem bentukan sedang dilakukan.
"Pemkab kini terus mengejar progres [pembentukan] ULD. Pertama adalah peraturan bupati
hingga peraturan daerah," kata Azan kepada GATRA, Senin lalu. Diakui Azan, makin tinggi
regulasi maka makin baik ikatannya.

Sebab nanti jika peraturan daerah belum ada, maka minimal ada peraturan bupati sebagai
cantolan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemkab Batanghari. "Fungsi ULD tentu persamaan harkat dan martabat. Walaupun seseorang
merupakan penyandang disabilitas, mereka tetap saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.

Kini setiap kantor mulai dari kantor pemerintahan, perbankan atau pelayanan umum sudah
memiliki fasi litas disabilitas. Begitu pun semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab
Batanghari sudah memiliki fasilitas penyandang disabilitas. Pemkab Batanghari juga memberikan
pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Nakertrans dan Dinas Sosial. Sementara
itu, di Yogyakarta, ULD telah dibentuk.

467