Page 471 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 471
Judul Menghindari Sengketa di Zaman Sulit
Nama Media Gatra
Newstrend LKS Tripartit Nasional
Halaman/URL Pg74&75&76&77
Jurnalis Gandhi Achmad
Tanggal 2021-10-01 10:42:00
Ukuran 687x486mmk
Warna Warna
AD Value Rp 280.000.000
News Value Rp 1.400.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Saat pagebluk karena wabah Covid-19 menguar, perselisihan hubungan industrial antara pekerja
dan pengusaha pun ikut meningkat. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
(PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos), Indah Anggoro Putri, banyak latar belakang dan faktor yang
membuat sengketa itu bermunculan. Faktor-faktor itu di antaranya perselisihan antara hak
pekerja atau buruh dengan pengusaha. Lalu adanya perbedaan kepentingan antara serikat
pekerja dan pengusaha, kemudian tidak diberikan kesempatan untuk aktif dalam serikat pekerja
karena dianggap mengganggu perusahaan, sampai terjadinya PHK.
MENGHINDARI SENGKETA DI ZAMAN SULIT
Saat pagebluk karena wabah Covid-19 menguar, perselisihan hubungan industrial antara pekerja
dan pengusaha pun ikut meningkat. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
(PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos), Indah Anggoro Putri, banyak latar belakang dan faktor yang
membuat sengketa itu bermunculan.
Faktor-faktor itu di antaranya perselisihan antara hak pekerja atau buruh dengan pengusaha.
Lalu adanya perbedaan kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, kemudian tidak
diberikan kesempatan untuk aktif dalam serikat pekerja karena dianggap mengganggu
perusahaan, sampai terjadinya PHK.
Penyelesaian sengketa hubungan industrial ini, Indah menambahkan, banyak dilakukan di dinas-
dinas ketenagakerjaan atau dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun,
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selaku regulator dan pembuat kebijakan tentunya tetap
mengawal kasus-kasus yang ada di dinas tersebut.
"Umumnya kita terjun langsung kalau pihak yang berselisih tidak puas dengan penanganan di
daerah, maka bisa mengadu ke Kemnaker dan kami akan koordinasi dengan dinas terkait," kata
Indah kepada GATRA, Jumat pekan lalu.
Berdasarkan data Kemnaker per 17 September 2021, sudah ada 1.595 perusahaan yang
mendatar ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah yang akan melakukan PHK. Total jumlah
470
