Page 473 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Melemahnya bisnis akhirnya memaksa perusahaan untuk tidak bisa maksimal dalam memenuhi
hak-hak pekerja.
"Kalau 2021 ini memang karena masalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak
pekerja karena melemahnya aktvitas bisnis," Indah menjelaskan.

Dalam catatan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), kurang-lebih 5 juta pekerja
formal yang terkena PHK sejak pertengahan 2020 hingga pertengahan 2021.

"Itu tidak kurang dari 5 jutaan buruh yang ter-PHK. Angka yang saya sebutkan adalah buruh
formal ya," ungkap Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, melalui sambungan telepon kepada
wartawan GATRA Farid Nurhakim. Menurut Riden, ada dua jenis soal buruh yang ter-PHK.

Pertama adalah karyawan kontrak yang tak di perpanjang. Kedua yaitu karyawan tetap yang
memang didorong untuk pensiun secepatnya. Bahkan, ada juga yang di-PHK akibat kondisi
perusahaan yang betul-betul jeblok ordernya.

"Pandemi ini sangat luar biasa, serikat saya sudah kehilangan sekitar 20 ribuan anggota," kata
Riden.

Soal PHK, Riden mengatakan, juga memicu salah satu munculnya perselisihan hubungan
industrial. Untuk kasus sengketa, FSPMI sejauh ini sudah tangani atau dampingi puluhan kasus.

Wilayahnya, mulai Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Batam dan
Kepulauan Riau. Namun, mayoritas kasus sengketa berada di Pulau Jawa.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang bersengketa itu tentu mereka memakai teori
ekonomi atau dalam artian mereka menginginkan modal sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-
besarnya.

Meski demikian, Riden mengatakan, pemerintah harus ikut mengawal agar tidak terjadi
sengketa.
"Pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Dengan cara apa, memfasilitasi terkait dengan
kesulitan-kesulitan dari pihak perusahaan tadi," ujar Riden.

Pihak serikat pekerja juga memin ta kepada pemerintah agar dapat memberikan berbagai
insentif, seperti insentif pajak dan insentif kemudahan untuk perizinan bagi perusahaan.

Untuk para pekerja atau para buruh yang terdampak akibat pandemi virus corona, perlu juga
ada Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang sudah dijalankan. Riden pun mengatakan perlu ada nya
komunikasi dan membangun kepercayaan antar kedua belah pi hak, yakni serikat pekerja di
tingkat perusahaan dengan manajemennya guna mengatasi perselisihan hubungan industrial.

Terhadap Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19), Riden mengaku mendukung beleid tersebut.

Akan tetapi meskipun pemerintah sudah beritikad baik lewat Kepmenaker tersebut, ia
mengatakan pengusaha masih ada yang berpikir sepihak. Riden pun mengimbau kepada pihak
pengusaha agar dapat membangun kepercayaan terhadap para pekerjanya.

"Dalam situasi sulit seperti sekarang, sinergitas dan koordinasi di dalam itu jauh lebih penting.
Agar nanti kalau sengketa itu tidak naik ke permukaan, baik itu ke disnaker bahkan sampai ke
Pengadilan Hubungan Industrial, tentu cost yang dikeluarkan juga akan lebih banyak," ia
menerangkan.

472