Page 591 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

"Menteri Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa, saya kutip dari beberapa media online
mengatakan kenaikan 5% upah minimum akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan daya
beli sebesar Rp 180 triliun. Kalau memang itu secara nasional, kita kalkulasi secara DKI
kenaikannya pun mungkin puluhan triliun dan ini sangat menguntungkan pengusaha," ucapnya
dalam konferensi pers virtual.

Tindakan Anies dalam menaikkan UMP 2022 juga diapresiasi oleh buruh. Kebijakan baru itu akan
mengungkit daya beli yang akan berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

"Karena kan purchasing power akan menaikkan konsumsi, konsumsi akan menaikkan
pertumbuhan ekonomi. Purchasing power yang akan terjadi pertumbuhannya adalah 5%
kenaikan upah minimum secara nasional akan terjadi peningkatan daya beli Rp 180 triliun. DKI
Jakarta mungkin sekitar puluhan triliun dan itu yang menikmati pengusaha, tidak hanya buruh.
Jadi pengusaha jangan gelisah dengan keputusan Gubernur ini," katanya.

Berbeda dengan respons buruh, para pengusaha justru kecewa dengan langkah Anies dalam
merevisi UMP DKI 2022. Para pengusaha berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).

"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling
tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," ucap Wakil Ketua Umum Kadin bidang
Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Ada dua hal
yang mendasari tuntutan tersebut.

Adi menyebutkan, pengusaha tetap mengacu pada kenaikan UMP DKI yang diumumkan pada
akhir November lalu. Kenaikan tersebut hanya 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

Simak pula alasan Anies hingga tanggapan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkait revisi
UMP DKI 2022 di halaman selanjutnya.

Anies membeberkan alasannya merevisi UMP DKI 2022. Berikut 3 alasan Anies melakukan
tindakan revisi UMP DKI 2022.

Revisi UMP DKI 2022 menimbulkan respon yang berbeda di pihak buruh dan pengusaha.
Pemprov DKI kemudian memberikan tanggapan mengenai rencana para pengusaha untuk
membawa revisi kenaikan UMP ke jalur hukum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
menjelaskan bahwa memang keputusan ini tidak dapat memuaskan semua pihak secara 100
persen.

"Memang tidak ada keputusan yang tentu saja memuaskan 100% semuanya. Tapi ini keputusan
yang diambil untuk kepentingan yang lebih banyak lagi," jelas Riza di kawasan Taman Wisata
Alam Mangrove, Kamal Utara, Jakarta Utara, Minggu (19/12).

590