Page 596 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

“Kami baru hannya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021,”
kata Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis, Senin
(20/12).

Sarman menjelaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sempat mendapat penolakan karena
dianggap terlalu kecil, yakni 0,85 persen. Serikat Pekerja pun melakukan demo di Balai Kota
Jakarta atas keputusan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta kemudian menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja
RI bernomor 533/85.15 tertanggal 22 November 2021. Surat tersebut berisikan bahwa formula
penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

“Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan,” kata
Sarman.
“Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan deng an penetapan
UMP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau
senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI
Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.

Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen
positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5
persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan
bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun
sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir
adalah 8,6 persen.

595