Page 593 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanjiri pujian dari buruh usai merevisi besaran kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, saat ini
UMP DKI Jakarta meningkat sebesar Rp 225.667. Alhasil UMP DKI Jakarta pada 2022 mencapai
Rp 4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 hanya Rp 37.749 sehingga
besaran UMP senilai Rp 4.453.935.

SAAT ANIES BANJIR PUJIAN DARI BURUH USAI REVISI UMP DKI JAKARTA.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanjiri pujian dari buruh usai merevisi besaran kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Dengan demikian, saat ini UMP DKI Jakarta meningkat sebesar Rp 225.667. Alhasil UMP DKI
Jakarta pada 2022 mencapai Rp 4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI Jakarta 2022
hanya Rp 37.749 sehingga besaran UMP senilai Rp 4.453.935.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keputusan Anies
mengubah kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen merupakan keputusan yang
cerdas.

Anies disebut sebagai sosok cerdas karena mampu mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi
hukum dan prediksi dampak ekonomi dalam keputusan kenaikan UMP tersebut.

"Jadi bergembiralah pengusaha, Pak Anies sangat cerdas, menghitung kalkulasi angka-angka
berdasarkan hukum yang ada, dan juga berdasarkan hukum yang berkeadilan dan juga kalkulasi
ekonomi," kata Said dalam keterangan video, Sabtu (18/12/2021).

Lebih lanjut, Said juga menilai Anies memiliki "keberanian" dalam kebijakan ini. Karenanya, ia
mengatakan seluruh buruh di KSPI mengapresiasi keberanian Anies.
"Kami apresiasi (Anies) letakkan hukum di atas kepentingan politik, sebuah keberanian yang
patut diapresiasi," ujarnya.

Said menilai revisi UMP DKI Jakarta ini merupakan bukti bahwa Anes meletakan hukum di atas
kepentingan politik.

"Keputusan gubernur Anies dengan kenaikan upah minimum 5,1 persen menunjukan Gubernur
Anies meletakkan hukum di atas kepentingan politik, jadi kepentingan hukum diletakan atas
kepentingan politik," ujar Said.

Said melihat, Anies merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan
kekuatan hukum dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam membuat keputusan ini.
Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi dasar penentuan kenaikan
UMP dan UMK di seluruh Indonesia yang termasuk inkonstitusional bersyarat.

"Artinya kebijakan PP nomor 36 tahun 2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Gubernur Anies
dengan menetapkan kenaikan minimum 5,1 persen," tutur Said.

Said juga mengatakan, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen justru akan menguntungkan para
pengusaha.

592