Page 594 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 594
Pasalnya, daya beli akan meningkat dan perputaran ekonomi akan semakin cepat sehingga
pertumbuhan ekonomi akan semakin terasa.
"Justru kenaikan UMP di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi Gubernur Anies justru
menguntungkan pengusaha, kenapa? karena akan terjadi (peningkatan) daya beli," kata Said.
Kenaikan UMP Jakarta Bukti Anies Letakkan Kepentingan Hukum di Atas Politik Dia menyebut,
kenaikan UMP akan meningkatkan daya beli masyarakat Jakarta hingga puluhan triliun rupiah.
Daya beli tersebut tidak lain akan kembali kepada para pengusaha yang juga menjual produk
barang dan jasa di DKI Jakarta.
Keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen tersebut, kata Said, diaperesiasi oleh
seluruh kaum buruh, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Karena ke depan
keputusan Anies bisa menjadi contoh untuk gubernur lainnya yang ada di Indonesia.
"Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta buruh Indonesia dan buruh DKI Jakarta
mengapresiasi," ujar dia.
Said juga mengatakan sikap Anies merevisi UMP DKI Jakarta sebagai bentuk pembelaan
terhadap kepentingan rakyat.
"Apa yang dilakukan Gubernur Anies, adalah contoh tidak mengatasnamakan kekuasaan di atas
kepentingan rakyat. Tidak mengatasnamakan negara kekuasaan di atas negara hukum," kata
Said.
Said pun mengancam, apabila gubernur lainnya tidak mengikuti revisi kebijakan upah minimum
tersebut, para buruh akan melakukan mogok kerja.
"Bilamana para gubernur di luar gubernur DKI Jakarta tidak mau merevisi SK gubernur tentang
UMK masing-masing kabupaten kota di masing-masing provinsi tersebut, maka aksi-aksi
perlawanan buruh akan terus meningkat eskalasinya," ujar dia.
Aksi stop produksi dan aksi lainnya, kata Said, akan dimulai pada 22-23 Desember 2021
kemudian dilanjutkan pada 5 Januari 2022 karena jeda libur Natal dan Tahun Baru.
Tuntutan aksi akan diseragamkan yaitu merevisi upah minimum tingkat kota/kabupaten di
seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa.
"(Aksi mogok) akan dilanjutkan 5 Januari (2022) dan seterusnya sampai para gubernur di luar
DKI dan Jogja merubah revisi SK tentang UMK di masing-masing daerah. Aksi akan dilakukan
oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang," tutur Said.
593
