Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 216
Karena itu, kata Riden, pihaknya menilai praktik pemagangan lebih buruk dari outsoucing. Buruh
outsourcing masih berhak mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial. Tetapi, dalam
pemagangan, tuturnya, tidak ada istilah upah, melainkan hanya mendapatkan uang saku yang
besarnya ditentukan perusahaan.
Riden khawatir, dicanangkannya tahun pemagangan di tengah banyaknya buruh ter-PHK akibat
pandemi ini akan memperburuk keadaan, yaitu posisi buruh yang ter-PHK akan digantikan
dengan peserta magang.
“Perusahaan akan cenderung mempekerjakan peserta magang. Tidak lagi merekrut karyawan.
Dalam pengamatan kami, pola-pola seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu Presiden
Jokowi meresmikan gerakan pemagangan nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, Riden berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa membatalkan tahun 2021-2022
sebagai the Year of Apprenticeship alias Tahun Magang. Sebab, saat ini yang dibutukan adalah
memastikan agar buruh-buruh yang masih bekerja tidak kehilangan pekerjaan akibat pandemi
yang tak kunjung teratasi serta membuka lapangan pekerjaan baru.
“Taruh saja pemagangan dijalankan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mau
dikemanakan? Sedangkan saat ini saja banyak tenaga kerja terampil yang justru ter-PHK akibat
perusahaannya tidak bisa bertahan akibat Covid-19,” kata Riden Hatam Aziz.
Riden mengatakan persoalan mendasar yang sampai saat ini belum terselesaikan Menaker
adalah lemahnya pengawasan. Sehingga setiap aturan perburuhan rentan terjadi pelanggaran.
"Hal-hal yang normatif saja banyak dilanggar, apalagi ini yang sifatnya seolah-olah dibenarkan
oleh pemerintah," ujarnya.
215
