Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

Judul Moeldoko dukung peningkatan pelatihan dalam penempatan pekerja
migran
Nama Media antaranews.com
Newstrend Pelatihan Pekerja Migran
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2244842/moeldoko-dukung-
peningkatan-pelatihan-dalam-penempatan-pekerja-migran
Jurnalis Rangga Pandu Asmara Jingga
Tanggal 2021-07-02 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Yang pertama tentang kartu prakerja, saya
sudah panggil PMO. Pada dasarnya bisa dilakukan kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat
menggunakan platform Kartu Prakerja. Karena beda skema dan berkaitan dengan
pertanggungjawaban keuangan

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Pada dasarnya manajemen Kartu Prakerja siap
menerima teman-teman CPMI atau ex-PMI. Silakan nanti dikomunikasikan, kalau perlu nanti
kami pertemukan dengan manajemen Kartu Prakerja

negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker) Salah satu kendala
adalah komponen biaya yang tidak boleh dibebankan ke calon pekerja migran, yaitu biaya
pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini hal tersebut masih jadi polemik

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker) Berikutnya masalah PCR
dan vaksin, kami perlu lebih masif karena penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi
alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tapi tes PCR dan vaksin menjadi persyaratan
utama. Dan ada beberapa negara yang hanya menerima pekerja migran dengan jenis vaksin
tertentu

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Terkait PCR dan vaksin menurut saya tidak
susah, karena kita memang sudah ada program vaksinasi. Misalnya perlu vaksin tertentu untuk
negara tertentu, nanti akan kita carikan. Misalnya untuk ke Eropa perlu vaksin Pfizer, ya nanti
akan kita carikan

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Vaksin kan ada jedanya untuk dua dosis, nah ini
perlu waktu. Jangan sampai vaksin berikutnya kedodoran. Perlu ada timeline yang pasti. Perlu
ada data siapa, kapan, mau kemana, dan vaksinnya apa. Kita bisa bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan dalam hal ini

218