Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

Ringkasan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan dalam penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI).

Moeldoko mengatakan telah berkomunikasi dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu
Prakerja untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan pelatihan untuk calon pekerja migran.

MOELDOKO DUKUNG PENINGKATAN PELATIHAN DALAM PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan dalam penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI).

Moeldoko mengatakan telah berkomunikasi dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu
Prakerja untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan pelatihan untuk calon pekerja migran.
"Yang pertama tentang kartu prakerja, saya sudah panggil PMO. Pada dasarnya bisa dilakukan
kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat menggunakan platform Kartu Prakerja. Karena
beda skema dan berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan," ujar Moeldoko saat
menerima jajaran Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan di
Gedung Bina Graha, di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyatakan pihak PMO Kartu Prakerja siap menerima pelatihan untuk Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) dan juga ex-PMI. Ia juga mengaku siap mempertemukan pihak
Kemenaker dan PMO Kartu Prakerja terkait hal ini.

"Pada dasarnya manajemen Kartu Prakerja siap menerima teman-teman CPMI atau ex-PMI.
Silakan nanti dikomunikasikan, kalau perlu nanti kami pertemukan dengan manajemen Kartu
Prakerja," ungkap Moeldoko.
Adapun pada tahun 2021 Kemenaker telah mengalokasikan anggaran pelatihan untuk 3.008
orang. Sementara data penempatan pada tahun 2020 berjumlah 112.000 orang, turun dari tahun
2019 sebanyak 277.000 orang.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono dalam kunjungannya melaporkan
ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala untuk penempatan pekerja migran ke
luar negeri saat ini.

"Salah satu kendala adalah komponen biaya yang tidak boleh dibebankan ke calon pekerja
migran, yaitu biaya pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini hal tersebut masih jadi polemik," ungkap
Suhartono.

Ia mengaku saat ini pihaknya telah menyusun besaran struktur biaya untuk nantinya dievaluasi.
Pasalnya hal ini perlu mendapat perhatian agar proses penempatan lancar dan tidak membebani
pemberi kerja di luar negeri.

219