Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 82

menggelar  demo  di  depan  kantor  Gubernur  Sultra/Ist    Aksi  unjuk  rasa  menolak  rencana
              kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi
              Utara (Sultra), Senin (22/6).

              Aksi ini dilakukan oleh Konsorsium Tolaki Mepokoaso Sulawesi Tenggara (KTM-Sultra). Mereka
              bahkan  melakukan    sweeping    di  perempatan  jalan  menuju  Bandara  Haluoleo  terhadap
              kendaraan yang melintas dan mengamankan tiga WNA asal China yang diduga sebagai TKA
              yang bekerja di Morosi.
              "Kami melakukan pemeriksaan data dari 3 WNA tersebut. Kami menemukan 2 di antara memiliki
              KTP Indonesia, tetapi KTP asli tidak bisa mereka perlihatkan, hanya melalui HP. Sementara 1
              orang lainnya tidak membawa kartu identitas. Kami duga mereka adalah pekerja di perusahaan
              tambang di Morosi," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra,
              Khalik Usman.

              Ketiga  WNA  ini  kemudian  diamankan  ke  kantor  polisi  setempat,  lalu  diserahkan  ke  Kantor
              Imigrasi  Kendari  untuk  dilakukan  pemerikasaan.  Di  tempat  yang  sama,  Wasekum  DPP  LAT
              Sultra, Sutamin Rembasa menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kelalaian pihak Imigrasi
              dan Ketenagakejaan.

              "Saya kira ini adalah suatu kelalaian dari pihak imigrasi dan ketenagakerjaan yang meloloskan
              TKA tanpa dokumen resmi masuk ke Sultra. Bahkan visa dari salah satu dari mereka diduga
              sudah mati. Ini menjadi indikasi bahwa pengawasan pemerintah terhadap masuknya TKA sangat
              tidak maksimal," ungkapnya.

              Dalam aksinya, ada empat hal yang disampaikan massa. Pertama, para pekerja diduga tidak
              memiliki  keterampilan  dan  keahlian  serta  hanya  menggunakan  visa  kunjungan.  Kedua,
              penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  tenaga  kerja  pendamping  tidak  dijalankan  oleh
              perusahaan yang mempekerjakan mereka dan tidak memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia.

              Ketiga, pencemaran  lingkungan  khususnya  sungai  Konaweha  dan  pemukiman  warga  sekitar
              perusahaan.  Keempat,  kawasan  izin  usaha  pertambangan  dan  bangunan  bukan  peruntukan
              kawasan industri pertambangan dalam tataruang provinsi Sultra.

              "Kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan kami terpenuhi. Pemerintah membatalkan
              kedatangan  500  TKA  asal  China  di  Sultra.  Besok  kami  juga  akan  kembali  melakukan  aksi,"
              tutupnya.

              EDITOR:  DIKI TRIANTO    Tag:  TKA  CHINA  SULTRA.
























                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87