Page 101 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Peningkatan Kinerja

Performance Improvement Plan (PIP) (1 dari 2)

Latar Belakang:
1. Suatu Perusahaan yang baik adalah Perusahaan dapat bersaing dengan Perusahaan lain sehingga Perusahaan tersebut
tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam menghadapi persaingan. Kemampuan Perusahaan mencapai kinerja
yang diharapkan sangat bergantung pada kinerja seluruh Karyawannya.
2. Setiap Karyawan dalam suatu Perusahaan harus memiliki peran dan tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri untuk
memajukan Perusahaan. Dengan berkinerja sesuai harapan Perusahaan maka secara tidak langsung akan mendukung
kinerja Perusahaan. Namun seiring perkembangan bisnis terkadang ada Karyawan yang kurang dapat beradaptasi sehingga
berkinerja rendah.
3. Dalam meningkatkan kinerja Karyawan yang berkinerja rendah, maka Perusahaan perlu memilki program yang dapat
membantu Karyawan tersebut untuk meningkatkan kembali kinerjanya sehingga Perusahaan membuat program yang
dinamakan Performance Improvement Plan (PIP).
4. PIP merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan kinerja Karyawan.

Maksud dan Tujuan:
1. Maksud program Performance Improvement Plan (PIP) adalah sebagai proses dimana Karyawan (yang berkinerja rendah)
dan atasan bekerja sama untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Karyawan selanjutnya dengan adanya
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
2. Tujuan Performance Improvement Plan (PIP) adalah:
1. Menggali potensi Karyawan yang berkinerja rendah agar dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat
berkinerja lebih baik;
2. Meningkatkan motivasi kerja Karyawan yang berkinerja rendah sehingga dapat berkinerja sesuai dengan yang
diharapkan Perusahaan;
3. Agar Perusahaan dapat mencapai target kinerjanya yang didukung oleh Karyawan yang dapat bekerja sesuai
dengan yang diharapkan Perusahaan.

Pernyataan Kebijakan:
1. Pelaksanaan Performance Improvement Plan (PIP):
1. Karyawan yang mengikuti program PIP adalah Karyawan yang memiliki Performance Level 5 (PL5) selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
2. Jangka waktu pelaksanaan PIP dilaksanakan 1 (satu) kali untuk waktu maksimal 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu maksimal 6 (enam) bulan;
3. Peserta PIP melakukan pelaksanaan PIP di unit kerja saat ini dan mendapatkan pendampingan oleh atasan
langsung sebagai mentor selama pelaksanakan PIP;
4. Peserta PIP dan atasan langsung sebagai mentor membuat kesepakatan perencanaan kinerja selama pelaksanaan
PIP berdasarkan target Perusahaan dan harapan Karyawan yang akan dicapai dalam bentuk Individual
Development Plan (IDP);
5. Atasan langsung sebagai mentor melakukan review kinerja PIP minimal setiap 1 (satu) bulan sekali;
6. Selama pelaksanaan PIP, Peserta PIP didampingi Konselor bertugas melakukan monitoring pelaksanaan PIP dan
konseling apabila diperlukan kemudian melaporkan hasil monitoring dan konseling kepada Divisi OHC;
7. Setelah pelaksanaan PIP, atasan langsung sebagai mentor melakukan penilaian terhadap peserta PIP dan disetujui
oleh Pejabat penilai dan dikirimkan kepada Divisi OHC;
8. Berdasarkan hasil penilaian PIP, hasil monitoring Konselor, dan usulan Divisi OHC, Pejabat berwenang
memutuskan:
1. Kelulusan peserta dan tetap pada Corporate Title yang sama;
2. Ketidaklulusan peserta dan akan diikutkan pada PIP Perpanjangan.
2. Performance Improvement Plan (PIP) Perpanjangan:
1. Karyawan yang diputuskan tidak lulus program PIP mengikuti program PIP Perpanjangan;
2. Pelaksanaan PIP Perpanjangan sebagaimana pelaksanaan PIP;
3. Jangka Waktu PIP Perpanjangan dilaksanakan 1 (satu) kali untuk waktu maksimal 6 (enam) bulan;
4. Setelah pelaksanaan PIP Perpanjangan, atasan langsung sebagai mentor melakukan penilaian terhadap peserta
PIP dan disetujui oleh Pejabat penilai dan dikirimkan kepada Divisi OHC;
5. Berdasarkan hasil penilaian PIP, hasil monitoring Konselor, dan usulan Divisi OHC, Pejabat berwenang
memutuskan:
1. Kelulusan peserta PIP dan tetap pada Corporate Title yang sama;
2. Ketidaklulusan peserta PIP dan Konsekuensi Manajemen.
6. Konsekuensi Manajemen diatur dalam peraturan tersendiri.

101