Page 107 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pembentukan Komite

Komite KPI Unit Kerja

Latar Belakang:
Dalam menentukan pencapaian kinerja final Unit Kerja, perlu dibentuk Komite khusus dengan pembagian tugas dan tanggung-
jawab, sehingga lebih transparan dan objektif.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Komite KPI Unit Kerja PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Ruang Lingkup Komite KPI Unit Kerja:
1. Komite KPI Unit Kerja memiliki kewenangan menetapkan pencapaian kinerja final (Exceed, Meet, Below)
berdasarkan hasil penilaian KPI Unit Kerja sesuai ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Komite KPI Unit Kerja memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Akhir dalam menetapkan pencapaian kinerja
final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below) dengan tetap menjunjung prinsip fairness, akuntabilitas dan
profesionalisme;
3. Penetapan Pencapaian Kinerja Final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below) dilakukan oleh:
1. Komite KPI Unit Kerja Pusat untuk Unit Kerja Divisi dan Kantor Wilayah;
2. Komite KPI Unit Kerja Wilayah untuk Unit Kerja Kantor Area;
3. Komite KPI Unit Kerja Area untuk Unit Kerja Kantor Cabang dan UPC/S.
2. Tahapan pelaksanaan penetapan pencapaian kinerja final Unit Kerja oleh Komite KPI Unit Kerja adalah sebagai berikut:
1. Komite KPI Unit Kerja Pusat menetapkan pencapaian kinerja final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below) untuk Unit
Kerja Divisi dan Kantor Wilayah;
2. Setelah Kantor Wilayah mendapatkan penetapan pencapaian kinerja final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below),
selanjutnya Komite KPI Unit Kerja Wilayah menetapkan pencapaian kinerja final (Exceed, Meet, Below) untuk Unit
Kerja Kantor Area;
3. Setelah Kantor Area mendapatkan penetapan pencapaian kinerja final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below),
selanjutnya Komite KPI Unit Kerja Area menetapkan pencapaian kinerja final (Exceed, Meet, Below) untuk Unit
Kerja Kantor Cabang dan UPC/S.
3. Proses Penilaian Akhir oleh Komite KPI Unit Kerja:
1. Proses penilaian akhir pada saat penetapan pencapaian kinerja final (Exceed, Meet, Below), dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor Tingkat Kompleksitas Masalah sebagai berikut:
1. Tingkat Kompleksitas Masalah Eksternal:
1. Perubahan lingkungan/kondisi perekonomian yang berdampak negatif terhadap kinerja Unit
Kerja;
2. Perubahan iklim yang ekstrem, terjadinya musibah/bencana yang berdampak negatif
terhadap kinerja Unit Kerja;
3. Perubahan kondisi/stabilitas sosial, yang berdampak negatif terhadap kinerja Unit Kerja.
2. Tingkat Kompleksitas Masalah Internal:
1. Formasi Karyawan pada Unit Kerja yang tidak terpenuhi;
2. Sarana dan prasarana standar yang tidak tersedia.
2. Komite KPI Unit Kerja dapat menetapkan faktor-faktor selain sebagaimana Point 1 di atas, dalam rangka proses
penilaian akhir penetapan pencapaian kinerja Unit Kerja (Exceed, Meet, Below).
3. Komite KPI Unit Kerja menetapkan pencapaian kinerja final Unit Kerja (Exceed, Meet, Below) setelah proses
penilaian akhir dan mencantumkannya dalam formulir rekapitulasi KPI Unit kerja;
4. Dalam hal pengambilan keputusan, apabila terdapat perbedaan pendapat dalam Komite KPI Unit Kerja, dan tidak
ada kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan ketentuan:
1. Ketua dan Anggota memiliki hak suara;
2. Sekretaris tidak memiliki hak suara.

Referensi:
Peraturan Direksi Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Implementasi Performance Management System (PMS).

107