Page 42 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Kenormalan Baru

Masa Transisi (2 dari 2)

Pernyataan Kebijakan (lanjutan):
4. Jam Kerja dalam masa transisi menuju penerapan The New Normal (lanjutan):
2. Pemberlakuan jam kerja yang fleksibel dengan tidak mengurangi/melebihi jumlah jam kerja dimana dalam 1
(satu) hari jumlah waktu kerja 8 (delapan) jam kerja di luar waktu istirahat 1 (satu) jam yang tidak dihitung
sebagai jam kerja sehingga terpenuhi 40 jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
3. Jam kerja fleksibel ini berlaku baik untuk Karyawan Non Layanan yang menjalankan WFO maupun yang
menjalankan WFH;
4. Dengan berlakukannya jam kerja yang fleksibel bagi Karyawan Non Layanan, maka ketentuan pengurangan upah
tetap berlaku dengan menyesuaikan dihapusnya batas toleransi keterlambatan 15 menit bagi Karyawan Non
Layanan.
5. Dalam Penerapan Transisi The New Normal di Perusahaan bagi Seluruh Karyawan, apabila Pemerintah setempat mengatur
secara khusus waktu kerja yang berlaku termasuk bagi Perusahaan, maka yang berlaku adalah ketentuan Pemerintah
setempat.
6. Bagi seluruh Karyawan Non Layanan yang melakukan WFO dan/atau WFH diwajibkan untuk melakukan presensi kehadiran
melalui aplikasi absensi Larisa yang tersedia di Perusahaan. Kewajiban menggunakan aplikasi Larisa bertujuan untuk
meminimalisir penularan COVID-19 antar Karyawan.
7. Karyawan dengan jabatan struktural antara lain seperti Kepala Departemen (berlaku jabatan definitif dan penugasan) dan
sampai dengan level di atasnya tetap melakukan monitoring kinerja bagi Karyawan yang WFO dan WFH secara real time.
8. Mitra Bisnis, Konsultan/Vendor, Pemasok, Stakeholder lainnya dari Anak Perusahaan dan Badan Hukum Terafiliasi yang
melakukan kegiatan untuk mendukung PT PEGADAIAN (Persero) wajib mentaati protokol yang berlaku di Perusahaan.
9. Penerapan sanksi disiplin bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa
Transisi Penerapan The New Normal sebagaimana diatur dalam kebijakan ini, diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Perusahaan.
10. Pimpinan Unit Kerja agar selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta menginformasikannya kepada seluruh Karyawan yang berada di
bawah koordinasinya melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif.
11. Kepala Satuan Pengawasan Intern beserta Tim SPI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
12. Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan/Badan Hukum Terafiliasi PT PEGADAIAN (Persero) agar memberlakukan Instruksi
Direksi ini yang dikukuhkan dalam Peraturan Internal Anak Perusahaan dan Perusahaan/Badan Hukum Terafiliasi yang
bersangkutan.

Referensi:
Instruksi Direksi Nomor 41 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Transisi Menuju Penerapan The New Normal
Bagi Karyawan Non Layanan Di Lingkungan PT PEGADAIAN (Persero).

42