Page 80 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 80
Ketentuan Umum
Definisi
Definisi:
1. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
Perusahaan. serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai Peraturan Perundang-undangan
BUMN, dan merupakan salah satu subjek hukum dalam hubungan industrial, yaitu "Pengusaha” sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 5 huruf b UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. External Hiring adalah proses menarik, skrining, dan memilih tenaga kerja yang berasal dari eksternal yang memenuhi
syarat untuk pengisian jabatan tertentu di Perusahaan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
1. General Hiring adalah penjaringan talenta yang dilakukan secara terbuka dengan syarat tertentu;
2. Professional Hiring adalah penjaringan talenta yang dilakukan secara tidak terbuka dengan sasaran tenaga
professional yang keahlian dan pengalamannya sangat diperlukan Perusahaan.
3. Head Hunter adalah pelaksana program penjaringan talenta Professional Hiring untuk penerimaan Karyawan profesional
untuk posisi yang membutuhkan keahlian tertentu di semua level.
4. Hubungan Kerja adalah hubungan hukum antara Direksi dengan Karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
5. Internal Hiring adalah proses penjaringan talenta yang dilaksanakan apabila terdapat kebutuhan jabatan tertentu namun
sumbemya tidak tersedia pada 4 box talent management.
6. Karyawan adalah setiap orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan yang menerima upah/gaji atau imbalan
dalam bentuk lain, melakukan pekerjaan atas dasar perintah, berdasarkan suatu perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
7. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi Perusahaan yang dimulai dari grade paling rendah sampai dengan
grade yang paling tinggi.
8. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Perusahaan.
9. Pengisian Jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh Karyawan yang efektif dan sesuai guna mengisi jabatan-jabatan
kosong pada grade tertentu di organisasi Perusahaan sebagaimana formasi yang dibutuhkan.
10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, antara
Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
dan/atau pekerjaan tertentu, dengan status sebagai Karyawan Tidak Tetap atau yang secara umum dikenal dengan istilah
“Karyawan Kontrak", dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
yang berlaku.
11. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis
maupun lisan, antara Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap dengan status sebagai Karyawan Tetap, dengan maupun tanpa syarat masa percobaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 33 tahun 2019 tentan Pedoman Penjaringan Talenta;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.
80