Page 85 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pembentukan Komite

Komite Fit and Proper Test Jabatan

Latar Belakang:
Salah satu tahapan proses seleksi calon Karyawan, baik Internal Hiring maupun External Hiring, adalah melakukan wawancara uji
kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test, untuk memastikan proses promosi dijalankan melalui pertimbangan dan
analisa dari kompetensi Karyawan, formasi yang ada, dan azas transparansi sebagaimana dimaksud dalam PKB, maka perlu
dibentuk Komite yang bertugas untuk melaksanakannya.
Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Komite Fit and Proper Test Jabatan.
Pernyataan Kebijakan:
1. Komite Fit and Proper Test Jabatan merupakan Komite yang dibentuk dengan keanggotaan terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat yang bertugas untuk melakukan wawancara uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test terhadap
Karyawan yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi.
2. Departemen Penjaringan Talenta Divisi Operasional Human Capital (OHC), yang kemudian disebut Komite Fit and Proper
Test Jabatan, bertindak untuk melaksanakan Fit and Proper Test penerimaan Karyawan baik Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Komite Fit and Proper Test Jabatan melakukan tugas terhitung sejak mulainya proses penjaringan talenta sampai dengan
proses seleksi penerimaan dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur SDM.
4. Komite Fit and Proper Test Jabatan harus memenuhi kuorum yakni dilaksanakan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
anggota Komite Fit and Proper Test Jabatan.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Fit and Proper Test Jabatan antara lain ditetapkan sebagai berikut:
1. Melaksanakan Fit and Proper Test terhadap pelamar;
2. Menyampaikan gambaran singkat tentang Perusahaan dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh peserta jika
nantinya diterima menjadi Karyawan PT. PEGADAIAN (Persero);
3. Melakukan penilaian dan mengisi penilaian pada formulir Fit and Proper Test; dan
4. Menandatangani formulir hasil penilaiannya.
6. Susunan Organisasi Komite Fit and Proper Test Jabatan terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Anggota.
7. Susunan Keanggotaan Komite Fit and Proper Test Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Mekanisme kerja Komite Fit and Proper Test Jabatan sebagai berikut:
1. Komite Fit and Proper Test Jabatan melaksanakan wawancara atau Fit and Proper Test jabatan, menganalisa hasil
Fit and Proper Test dan membuat rekomendasi hasil wawancara atau Fit and Proper Test serta menyerahkan
hasilnya kepada Divisi Strategi Human Capital;
2. Nilai akhir Fit and Proper Test Karyawan merupakan nilai rata-rata dari 3 (tiga) orang pewawancara sebagaimana
dimaksud pada susunan organisasi Komite Fit and Proper Test Jabatan.
9. Pelaksanaan Fit and Proper Test Jabatan dapat dilaksanakan dan dianggap sebagai suatu hasil Fit and Proper Test setelah
diterbitkan Surat Penunjukan untuk melaksanakan Fit and Proper Test.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 20 tahun 2020 tentang Komite Fit and Proper Test Jabatan;
2. Peraturan Direksi Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penjaringan Talenta.

85