Page 81 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Penjaringan Talenta

Hubungan Kerja (1 dari 2)

Latar Belakang:
Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara Perusahaan dengan Karyawan atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai
unsur kerja, upah dan perintah. Dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalinlah hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai hubungan kerja yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Hubungan Kerja sebagai dasar:
1. Direksi untuk memberikan perintah, tugas, pekerjaan, mengangkat pada suatu jabatan tertentu, memberikan
seluruh hak Karyawan yang bersifat finansial maupun non finansial, dan menuntut pelaksanaan seluruh
kewajiban dari Karyawan; dan
2. Karyawan untuk menerima perintah, tugas. pekerjaan, diangkat pada suatu jabatan tertentu, menerima seluruh
hak sebagai Karyawan yang bersifat finansial maupun non finansial, dan melaksanakan seluruh kewajibannya
sebagai Karyawan.
2. Hubungan Kerja yang ada di Perusahaan terdiri dari:
1. Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); dan
2. Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):
1. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, yaitu terdapat batasan/kriteria yang tegas
dimana suatu pekerjaan dinyatakan selesai;
2. Pekerjaan yang bersifat musiman atau berdasarkan pesanan, yaitu hanya berlaku bagi Karyawan yang
melakukan pekerjaan tambahan terkait adanya pesanan atau target tertentu; atau
3. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau pekerjaan baru, yaitu untuk pekerjaan yang
diluar kegiatan atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan di Perusahaan.
2. PKWT harus dibuat secara tertulis dan berisi sekurang-kurangnya:
1. Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama，jenis kelamin, umur, dan alamat Karyawan yang pertama kali tercatat di Perusahaan;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan untuk pertama kali;
4. Tempat pekerjaan untuk pertama kali;
5. Besarnya upah untuk pertama kali dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan;
7. Mulai berlakunya dan jangka waktu PKWT;
8. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
9. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.
3. Semua ketentuan yang tertuang baik dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

81