Page 33 - MAJALAH 196 update
P. 33

KUNKER






                                                                                 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
                                                                                 Provinsi Papua. Kontribusi masyarakat
                                                                                 sangat dibutuhkan guna menyerap
                                                                                 informasi terkait Otsus Papua secara
                                                                                 berimbang.
                                                                                   “Sehingga tidak terjadi missed
                                                                                 informasi di masyarakat. Kita harapkan
                                                                                 masyarakat bisa berpartisipasi tak
                                                                                 hanya kontribusi pikiran, tetapi juga
                                                                                 memberikan saran masukan terkait
                                                                                 dengan rencana revisi UU Otsus Papua
                                                                                 ini,” kata Yan Permenas saat memimpin
                                                                                 pertemuan tim kunspek Komisi I DPR RI
                                                                                 dengan sejumlah mitra kerja di Sorong,
                                                                                 Papua Barat.
                                                                                   Politisi Fraksi Partai Gerindra ini
                                                                                 melanjutkan, pihaknya juga berharap
                                                                                 adanya masukan dari masyarakat terkait
                                                                                 Dana Otsus yang dialokasikan untuk
              Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melakukan pengecekan alutsista di Brigade Infanteri 2/Marinir   pendidikan dan Kesehatan. Mengingat
              Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Nadya/nvl
                                                                                 sektor pendidikan dan kesehatan di
                                                                                 Papua saat ini masih jauh dari harapan
                Dalam kesempatan tersebut, Komisi   adanya Menteri Pertahanan yang   masyarakat.
              I DPR telah mendengarkan paparan   kini juga sebagai mantan prajurit,   Termasuk juga formulasi penggunaan
              Komandan Brigif-2 Marinir, Pasmar   seyogyanya lebih paham apa yang   dana bantuan studi otsus, ia berharap
              2 terkait kondisi Alutsista, sarana   menjadi kebutuhan dan kesiapan bagi   agar pemanfaatannya diatur lebih baik
              prasarana, serta kesejahteraan prajurit   prajurit TNI saat ini.   lagi. Sehingga bisa lebih akomodatif
              di Brigif-2 Marinir, Pasmar 2. Terkait                             dan memberikan ruang seluas-luasnya
              hal tersebut, Komisi I DPR RI mencatat   REVISI UU OTSUS PAPUA PERLU   kepada masyarakat Papua yang ingin
              sejumlah kebutuhan mendesak Alutsista   KONTRIBUSI MASYARAKAT      melanjutkan studi.
              dan sarpras Brigif-2 dan Pasmar-2.  Di Papua, Anggota Komisi I DPR RI   “Kita mendorong anak papua
                “Diantaranya, pengadaan rumah   Yan Permenas Mandenas berharap agar   yang mempunyai kompetensi dan
              dinas prajurit, pengaspalan jalan,   masyarakat terutama yang ada di Papua   skill yang baik agar bisa bersaing
              pengadaan kolam renang, pengadaan   berpartisipasi dan berkontribusi   serta mendapatkan dukungan dari
              senjata organik, dan pengadaan   aktif dalam revisi Undang-           pemerintah untuk melanjutkan studi.
              sarana pendarat (perahu karet). Untuk   Undang Nomor 21 Tahun           Sehiingga dapat mempersiapkan
              selanjutnya, penjelasan dan paparan                                      regenerasi Papua yang berdaya
              yang telah disampaikan akan menjadi                                       saing dan memiliki SDM
              bahan komplasi dan ditindaklanjuti                                        yang unggul sesuai yang
              dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI                                          diharapkan,” pungkasnya. l
              dengan Menteri Pertahanan, Panglima   Anggota Komisi I DPR RI                 tra,ndy,mri/es
                                                 Yan Permenas Mandenas.
              TNI, serta Kepala Staf Angkatan,”   Foto: Mentari/Man
              ungkapnya.
                Sementara itu, Anggota Komisi I
              DPR RI Ahmad Rizki Sadig menilai
              bahwa persoalan kesiapan Alutsista
              dan kesejahteraan prajurit tidak
              hanya menjadi permasalahan bagi
              Brigadir Infanteri-2 Marinir Sidoarjo
              saja, melainkan menjadi permasalahan
              bagi Brigadir Marinir di daerah lainnya
              yang sudah pernah dikunjungi Komisi
              I DPR RI. Dirinya beranggapan dengan




                                                                          TH. 2021      EDISI 196      PARLEMENTARIA        33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38