Page 35 - MAJALAH 196 update

KUNKER
KUNKER

Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Banjarmasin, Kalsel. Foto: Oji/nvl

pemilihan Gubernur pada Juni 2021 Indonesia yang akan menyelenggarakan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
mendatang. Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait Kajian hukum tersebut dianggap tidak
Rifqi menekankan agar hal-hal sengketa Pilkada 2020 akan berjalan senapas dengan hasil pleno Bawaslu
yang berkaitan dengan kesalahan sesuai rencana. Kalsel. Maka dari itu, rapat pleno juga
administratif, termasuk pelanggaran- “PSU ini menjadi pertaruhan dianggap tidak berdasar sehingga pada
pelanggaran yang menjadi sengketa di kredibilitas lembaga penyelenggara akhirnya dilaporkan ke DKPP. “Saya
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, pemilu baik KPU maupun Bawaslu. mempertanyakan kok bisa dokumen
yang menjadi alasan dilakukannya PSU, Sebagai mitra kerja, kami di Komisi yang seharusnya beredar di internal
tidak terulang lagi. II DPR RI ingin memastikan kesiapan Bawaslu Kalsel kok bocor keluar dan
“Independensi, integritas, kredibilitas seluruh tahapan bisa berjalan dengan dijadikan barang bukti,” tukasnya.
dan netralitas penyelenggara baik. Khusus di Kalimantan Selatan kami Menurutnya, hal ini menandakan
adalah kata kunci yang harus kita bahagia karena dari sisi pendanaan ada indikasi kuat terkait independensi.
jaga bersama,” ungkap politisi PDI- 28 miliar yang dibutuhkan, seluruhnya Sehingga Rifqi meminta agar
Perjuangan ini usai mengikuti kunjungan di-support oleh Pemerintah Provinsi hal semacam ini terulang lagi. Ia
kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kalsel,” jelasnya. menambahkan, imparsialitas Bawaslu
Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun Lebih lanjut lagi, Legislator Dapil dan KPU Kalsel dipertaruhkan dalam
2020 bertemu dengan KPU Provinsi Kalsel ini juga menyinggung masalah masa-masa seperti ini.
Kalsel di Banjarmasin, Kalsel. kajian hukum yang dimiliki BAWASLU “Kami di Komisi II DPR RI
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI Kalsel, yaitu mengenai bocornya data berkepentingan menjaga ini semua,
berkepentingan untuk memastikan internal kepada salah satu pasangan dan seluruh mitra kerja bekerja sesuai
pelaksanaan advise keputusan dari MK calon, yang kemudian dijadikan bukti dengan koridor hukum dan perundang-
di 17 provinsi dan kabupaten/kota se- pelaporan di Dewan Kehormatan undangan,” pungkasnya. l jk,oji/es

TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 35