Page 34 - MAJALAH 196 update

KUNKER
KUNKER

Ketegasan Gakkumdu baik itu kepada penyelenggara

pilkada, pemilih dan para kontestan,”
Provinsi Kaltim Dapat kata Anwar saat mengikuti Tim
Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada
Serentak Tahun 2020 mengunjungi
Dijadikan Acuan KPU Provinsi Kaltim di Balikpapan,
baru-baru ini.
Politisi Fraksi Partai Demokrat
ini menambahkan, kalau semua
yang terlibat dalam Pilkada memiliki
Dalam rangka menyerap aspirasi hasil evaluasi pelaksanaan kepatuhan yang sama, maka bisa
Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI membentuk dipastikan akan mengurangi adanya
Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kasus-kasus yang berkelanjutan
yang turun langsung ke sejumlah daerah, yaitu Kalimantan Timur sampai di Mahkamah Konstitusi.
“Memang dalam kontestasi, orang
dan Kalimantan Selatan. pasti berlomba bagaimana caranya
bisa menang. Bahkan terkadang
ada oknum yang melanggar aturan.
nggota Komisi II DPR RI Anwar menyampaikan, Gakkumdu Menurut saya pengawasannya perlu
Anwar Hafid mengatakan Kutai Timur telah berhasil melakukan diperketat. Seperti yang terjadi di
Tim Sentra Penegakkan pengungkapan tindak pidana, yakni Kaltim pengawasannya sangat bagus.
Hukum Terpadu sebanyak 7 laporan polisi dan telah Eksekusinya real, sehingga membuat
A (Gakkumdu) di Kalimantan memproses hukum 13 orang tersangka. semua yang terlibat dalam pilkada ke
Timur perlu dijadikan acuan untuk Satu hal yang cukup menarik terkait depan akan berpikir ulang melanggar
daerah lain pada pilkada selanjutnya. penegakkan hukum di Kaltim, yakni aturan,” ujarnya.
Dengan ketegasannya, setidaknya ada perihal pelanggaran-pelanggaran Legislator dapil Sulawesi Tengah
11 kasus tindak pidana pilkada yang pilkada di daerah ini bisa divonis 2-3 ini menyarankan, ke depannya
mendapatkan tindak lanjut, mulai dari tahun. pengawasan perlu diperkuat terutama di
penetapan tersangka sampai vonis di “Saya kira bagian front line. Perlu dilakukan revisi
pengadilan. Gakkumdu aturan tentang syarat-syarat menjadi
di Kaltim bisa pengawas Ad hoc, misalnya ada aturan
menjadi role minimal lulusan SMA dan berusia
model di minimal 25 tahun.
Indonesia, “Nah, banyak perkara-perkara di
dalam rangka masyarakat terutama di daerah sudah
Anggota Komisi II DPR RI upaya untuk punya banyak pengalaman sejak orde
Anwar Hafid. Foto: Jaka/nvl kita agar lebih baru sebagai penyelenggara pemilu
patuh terhadap tapi bukan tamatan SMA. Sehingga
seluruh aturan, tidak lolos persyaratan, kemudian ada
yang sudah tamat SMA tapi rata-rata
dari mereka belum berusia 25 tahun.
Jadi ini perlu penegasan untuk syarat
menjadi pengawas Ad hoc. Bahkan,
kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-
nya,” tutup Anwar.
Jaga integritas PSU Pilgub Kalsel
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami
Karsayuda mengingatkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan
Selatan untuk serta merta menjaga
independensi, integritas dan kredibilitas
saat Pemungutan Suara Ulang (PSU)

34 PARLEMENTARIA EDISI 196 TH. 2021