Page 130 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

sehingga untuk memberikan rasa aman mereka me merlukan undang-undang
Guru ngaji masih tetap perlindungan. Karenanya, beberapa pihak menilai pernyataan pemerintah yang
mempunyai kewajiban
untuk memberitahukan netral agama itu adalah bohong belaka. Kalau benar tujuannya semata- mata
kegiatan untuk mencegah agar para kiai tidak melakukan tindak “kejahatan” yang
pengajarannya secara merugikan pemerintah, tentunya pemerintah dapat menggunakan Straetboek
tertulis. Di Pulau Jawa, yang sudah ada.
surat pemberitahuan
itu harus disampaikan
kepada bupati, patih Namun harus diakui pula bahwa sikap para kiai itu sendiri terhadap peraturan-
atau penghulu. peraturan tersebut di atas tidak selalu sama. Di samping yang mengajukan
protes, tidak sedikit pula yang “mendukung atau mematuhinya”. Kelompok
yang patuh dan menurut kepada Belanda inilah yang kemudian memper oleh
piagam atau besluit dari pemerintah, sebagai tanda sahnya menyelenggarakan
pengajaran. Seperti telah disinggung di atas, banyak kiai dan ulama yang
menjadi pegawai pemerintah atau menak kaum, yang memperoleh imbalan dari
pemerintah berupa, gaji dan pembebasan dari berbagai kewajiban membayar
pajak atau herendiensten. Sebab mereka dianggap telah menjadi wakil bupati
dalam masalah agama dan keagamaan. Menurut laporan pemerintah Cianjur,
pada tahun 1925 di wilayah itu telah ada 36 kiai yang memperoleh piagam. Para
kiai seperti inilah yang kemudian disebut oleh sebagian masyarakat Priangan
sebagai kiai besluit. Kadangkala para santri yang demikian sinis terhadap kiai
besluit, tidak menyadari bahwa kiai yang menjadi panutannya pun dapat lancar
mengajar karena men dapat sumbangan dan restu dari pemerintah berupa surat
besluit.
48

Dana Operasional

Pada pesantren-pesantren tradisional, khususnya sebelum munculnya
kekuasaan Orde Baru, para santrinya boleh dikatakan bebas dari semua biaya
pendidikan semacam Sumbangan Pendidikan dan Pembangunan (SPP) maupun
sumbangan bangunan. Hampir semua pembiayaan pesantren, termasuk
kegiatan pembelajaran dan biaya pondokan, sepenuhnya ditangung oleh kiai
beserta keluarganya. Memang sering terjadi dalam membangun sarana maupun
prasarana pesantren, masyarakat sekitarnya atau orangtua para santri datang
membantu dan menyumbang dananya. Bahkan tidak jarang pula orang-orang
tertentu, baik karena kedekatannya ataau kecintaannya terhadap keluarga
kiai, membangunkan sarana prasarana di lingkungan pesantren dengan semua

114