Page 129 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pondok Pesantren Madrasah
Tarbiyah Islamiyah di Sumatra
Barat.
Sistem madrasah baru yang
banyak berkembang di Sumatra
Barat kemudian di wadahi
oleh badan pemersatu PERTI
(Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Dalam masalah pendidikan Islam, pemerintah Hindia Belanda rupanya berupaya
bertindak netral sesuai dengan undang-undang atau aturan yang diterbitkannya.
Sikap netral di sini dalam artian mereka tidak peduli apakah pendidikan Islam itu
akan dikembangkan oleh para kiai tradisional melalui pesantren-pesantrennya
ataukah oleh para mujaddid, para reformis Islam melalui sekolah-sekolah atau
madrasah-madrasahnya. Namun pemerintah tetap mengamati perkembangan
Islam dengan penuh curiga. Sikap Islam fobia ini antara lain tercermin dari
.
peraturan-peraturan yang diterbitkannya. Misalnya tahun 1905, pemerintah
menerbitkan satu peraturan yang mengharuskan setiap orang yang akan
menyelenggarakan pendidikan agama, harus meminta izin secara tertulis.
Sebagai tindak lanjut dari peraturan itu, pemerintah, membentuk satu, tim
panitia pang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan tadi. Adapun, yang
.
ditunjuk sebagai ketuanya adalah bupati atau patih, dan penghulu sebagai salah
satu anggotanya. Banyak protes berkaitan dengan, peraturan itu dialamatkan
kepada pemerintah karena pemerintah dianggap hendak ikut campur dalam
masalah agama Islam.

Dua puluh tahun sejak dikeluarkannya peraturan itu, tepatnya pada tahun 1925,
protes itu dikabulkan. Keharusan untuk mengajukan permohonan mengajar
agama itu dihapuskan. Walaupun demikian, para guru ngaji masih tetap
mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kegiatan pengajarannya secara
tertulis. Di Pulau Jawa, surat pemberitahuan itu harus disampaikan kepada
bupati, patih atau penghulu. Kalau diperhatikan, peraturan itu sebenarnya
lebih menyerupai apa yang disebut oleh Henshel sebagai “moral entrepreneur”
pihak penguasa, yang melihat kiai dan ulama swasta sebagai satu ancaman,

113