Page 170 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Ketika Belanda datang ke Nusantara, penduduk negeri ini telah memiliki sistem
Dalam teks Sejarah pemerintahan yang mapan dalam bentuk kesultanan atau kerajaan Islam.
Melayu ditekankan Sistem pemerintahan kesultanan tentu saja dibangun dengan menjadikan Islam
bahwa sistem
pemerintahan harus sebagai pedoman dalam mengatur negara. Meski sangat mungkin terdapat
dibangun di atas perbedaan corak pengaturan di tiap-tiap kerajaan, hokum yang diterapkan pada
fondasi keadilan, dasarnya diambil dari dasar yang sama, yaitu ajaran Islam. Sebagai misal, dalam
dan karena itu
nilai yang berlaku teks Sejarah Melayu ditekankan bahwa sistem pemerintahan harus dibangun
adalah: raja adil raja di atas fondasi keadilan, dan karena itu nilai yang berlaku adalah: raja adil
disembah, raja lalim raja disembah, raja lalim raja disanggah. Untuk menegakkan keadilan, selain
raja disanggah. Untuk raja menjadi pusat pemelihara dan penegak keadilan, raja juga membantuk
menegakkan keadilan,
selain raja menjadi perangkat kelembagaan yang berfungsi menegakkan keadilan, yaitu kadi (qadhi)
pusat pemelihara Di tiap kesultanan selalu ada kadi, yaitu orang pandai dalam ilmu agama atau
dan penegak ulama yang ditunjuk raja untuk menjadi “penjaga gawang” keadilan. Hukum,
keadilan, raja juga undang-undang, peraturan dan ketentuan yang dipakai sebagai pedoman
membantuk perangkat
kelembagaan yang dalam menjaga keadilan tidak lain adalah hukum Islam yang secara tradisional
berfungsi menegakkan telah dibakukan dalam kitab-kitab fikih.
keadilan, yaitu
kadi (qadhi) Di tiap
kesultanan selalu Dengan demikian, teori hukum receptio in complexu adalah hasil pengamatan
ada kadi, yaitu orang van den Berg terhadap kondisi masyarakat Indonesia ketika itu, di mana Islam
pandai dalam ilmu telah lama dipraktekan sebagai sumber hukum di masyarakat. Hukum Belanda
agama atau ulama yang sendiri tidak dapat serta merta diberlakukan di tanah jajahan, karena sistem
ditunjuk raja untuk
menjadi “penjaga dan substansinya sangat berbeda. Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan
gawang” keadilan. gejolak di masyarakat anak negeri, Belanda mengambil kebijakan untuk
membiarkan hukum anak negeri, yakni hukum Islam, dijalankan sebagai
mestinya. Demikianlah, kebijakan ini dituangkan dalam konstitusi tahun 1854
(Reggerings Reglement) pasal 75, yang berbunyi pemerintah kolonial harus
membiarkan penguasa anak negeri untuk menjalankan hukum Islam seperti
biasanya. Hukum, undang-undang, peraturan, adat istiadat yang selama itu
berlaku menjadi hukum material yang dipakai rujukan dalam peradilan anak
negeri sepanjang hukum Islam itu tidak berkontradiksi dengan prinsip-prinsip
keterbukaan (fairness) dan keadilan.
1
Oleh karena itu, institusi dan praktik hukum anak negeri yang Islam itu tetap
diberlakukan selama masa kolonial. Meskipun, dalam praktiknya, sejumlah
perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kepentingan kolonial, baik
yang sifatnya substantif maupun strategis. Tahun 1882, misalnya, lembaga
peradilan Islam diinkorporasi ke dalam adminsitarsi kolonial, diseragamkan
namanya menjadi priesterra atau Raad Agama. Dengan inkorporasi ini, para
penghulu dan pegawai agama dijadikan pegawai pemerintah kolonial, meskipun
tanpa gaji. Akibatnya, para kadi, penghulu dan semacamnya menjadi kaki
tangan kolonial dan menjadi ‘juru bicara’ bagi kepentingan mereka.

Perubahan yang paling merugikan lembaga peradilan Islam Raad Agama adalah
peraturan tahun 1937 yang tertuang dalam staatsblad 116. Peraturan pemerintah
ini mencabut otoritas Raad Agama menangani perkara waris penduduk anak

154