Page 173 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pelembagaan Hukum Islam

Lembaga hukum Islam (qadha) pertama kali berdiri sebagai bagian kerajaan
Berdirinya
Islam. Dalam setiap pemerintahan Islam di Nusantara, meskipun kepemimpinan kelembagaan hukum
tidak berada pada seorang ahli agama, hubungan agama dan kekuasaan Islam ternyata tidak
merupakan suatu keharusan. Sejarah pelaksanaan hukum Islam telah dimulai harus menunggu
sejak terbentuknya kesultanan-kesultanan. Ini merupakan konsekuensi dari terbentuknya
kekuasaan Islam
karakter agama Islam yang tidak hanya terbatas pada domain kepercayaan, (negara) secara formal
ritual dan moral, tetapi juga meliputi penataan keluarga dan masalah-masalah karena pelaksanaan
sosial. hukum Islam tertentu
membutuhkan
keharusan dibentuknya
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila hukum syari’ah telah menjadi lembaga kehukuman.
perhatian utama sejak terbentuknya masyarakat muslim di Nusantara. Satu
sumber tradisional mengisyaratkan bahwa kelembagaan hukum berdiri seketika
suatu komunitas Muslim terbentuk. Berdirinya kelembagaan hukum Islam
ternyata tidak harus menunggu terbentuknya kekuasaan Islam (negara) secara
formal karena pelaksanaan hukum Islam tertentu membutuhkan keharusan
dibentuknya lembaga kehukuman. Dalam Hikayat Banjar diceritakan ketika raja
Tunggal Meteng (sic.) di Majapahit dan patihnya yang bernama Gajah Mada
memerintah Jawa, sejumlah negeri di luar Jawa tunduk di bawah kekuasaannya.
Negeri-negeri yang menjadi vazal Majapahit ketika itu antara lain Palembang,
Jambi, Bugis, Makassar, Johor Patani, Pahang, Minangkabau dan lainnya.
Setelah raja Tunggal Meteng dan patihnya Gajah Mada meninggal dunia,
kedudukannya sebagai raja diganti oleh anaknya yang muda bernama Dipati
Mahanguruk (sic.), dan kedudukan Gajah Mada diganti oleh Mahurdara (sic.).
Peristiwa ini menandai permulaan redupnya majapahit.

Dalam rangka memperkuat persekutuan, Raja Majapahit mempunyai rencana
untuk menikahi putri Sultan Pasai. Tetapi Sultan Pasai merasa kurang berkenan,
karena raja Majapahit itu masih kafir, sedangkan Sultan sudah Muslim. Namun
demikian, Sultan merasa kawatir, kalau menolak keinginan raja Majapahit itu
kekuasaannya bakal dicaplok oleh Majapahit yang dikenal selama ini sebagai
ekspansif. Karena itu Sultan akhirnya merelakan putrinya dipersunting raja
Majapahit. Puteri itupun diboyong ke Istana Majapahit.

Setelah beberapa lama kemudian, Sultan Pasai merasa rindu dengan putrinya,
dan ingin mengetahui kabar keadaannya. Lalu Sultan mengutus putranya,
Raja Bungsu untuk melihat keadaan Putri Pasai di Majapahit. Sesampainya
di Majapahit, Raja Bungsu diterima oleh Raja Majapahit dengan penuh
penghormatan. Setelah beberapa lama tinggal di Kraton Majapahit, Raja Bungsu
hendak pamit pulang kembali ke Pasai untuk menghabarkan pada ayahandanya,
Sultan Pasai, bahwa putrinya dalam keadaan baik. Demi Putri Pasai yang masih
kengen dengan saudaranya itu Raja Majapahit mencegah Raja Bungsu kembali

157