Page 177 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

4. Dene bab kagunganingsun wali hakim, lan palakine bocahingsun pinggir,
kang wus tetela pripisane, hing dina hiki sun paringake marang sira, bab
hidin palakine mahu sabanjure kalakon hapa kang wus dadi hadate.
(Adapun kewenangan wali hakim bagi kawula (perempuan) pinggir (tidak
punya wali nasab) yang sudah diteliti dan jelas (tidak punya wali nasab),
pada hari ini saya delegasikan kepada saudara. Mengenai ijin menikah
kemudian dijalankan menurut kebiasaannya.)

5. Kabeh hiku olehira nindaake hapa kang wus kasebut dhawuhingsun
mahu kabeh, kang nastiti hangati-ati, kang kendel hapa benere
pangadilaningsun. (Dalam menjalankan tugas semua perintah saya yang
sudah disebut itu hendaknya (saudara) berhati-hati dan teliti, serta berani
menegakkan kebenaran dan keadilan.)

Jadi dalam serat kekancingan itu ditegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Dalam Serat
penghulu tidak saja mengenai urusan nikah, talak, cerai dan rujuk seperti pada Kekancingan itu
jaman sekarang, tetapi meliputi semua segi pelaksanaan hukum syari’ah, yaitu: ditegaskan bahwa
tugas pokok dan
1. Menjalankan hukum syara’ seperti ibadah yang meliputi penyelenggaraan fungsi penghulu tidak
saja mengenai urusan
salat Jum’at dan ibadah lain. nikah, talak, cerai dan
rujuk seperti pada
2. Memimpin pengadilan surambi, meliputi pengadilan kasus-kasus perkara jaman sekarang, tetapi
perkawinan, talak, waris, wasiat, gono-gini, dan sebagainya. meliputi semua segi
pelaksanaan hukum
syari’ah.
3. Melakukan pembinaan dan pendidikan agama Islam bagi rakyat di
seluruh wilayah negara Surakarta, termasuk desa-desa perdikan dan
kaum menurut kebenaran agama Rasul.

4. Menjadi wali hakim dalam akad perkawinan bagi perempuan yang setelah
diperiksa dengan teliti diketahui tidak memiliki wali nasab, dan tidak jelas
kekerabatannya.

Mencermati surat pengangkatan penghulu tersebut, tampak bahwa tauliyah
raja kepada penghulu meliputi dua dimensi yang menjadi tuntutan syari’ah,
yaitu tugas penghulu dan wilayah yang menjadi jurisdiksinya. Merujuk pada
surat keputusan raja tersebut, kompetensi penghulu mencakup semua hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan syari’ah Islam, yakni: ritual ibadah, mahkamah
syari’ah, pendidikan agama, dan wali hakim, sedangkan wilayah jurisdiksinya
meliputi seluruh wilayah kerajaan Surakarta.

161