Page 180 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kebijakan Kolonial Terhadap Lembaga Hukum Islam

Setelah diketahui bahwa orang pribumi memiliki sistem hukum dan peradilannya
sendiri, maka kebijakan Belanda terhadap lembaga peradilan pribumi adalah
membiarkan lembaga ini berfungsi sebagai lembaga peradilan menurut
kebiasaan penduduk pribumi yang Muslim. Sampai akhir abad ke-19, pandangan
yang dominan di kalangan sarjana maupun administratur Belanda adalah bahwa
hukum Islam merupakan sistem hukum yang ditaati oleh penduduk pribumi.
Walaupun terdapat keragaman praktik yang menujukkan derajat pelaksanaan
syari’ah, semua Muslim di tanah jajahan mengakui bahwa Islam adalah agama
yang luhur. Supremasi Islam ini terlambangkan di daerah-daerah di luar wilayah
kerajaan oleh kekuasaan penghulu yang mempunyai wewenang menangani
perkara sipil maupun pidana. Supremasi itu juga tampak pada hubungan yang
erat antara agama Islam dan negara baik di dunia Melayu (Sumatera) maupun
Jawa.

Hubungan erat antara Pangeran Diponegoro dengan para pemimpin Muslim
sebelum dan pada waktu berlangsung Perang Jawa, merupakan ilustrasi
paling baik untuk hubungan integratif ini. Perang Diponegoro (1825—1830)
Walaupun terdapat atau Perang Jawa menurut istilah Belanda, menghadirkan kesadaran baru di
keragaman praktik kalangan mereka. Menurut Peter Carey, pemberontakan Diponegoro tidak
yang menujukkan dapat dipisahkan dari eratnya hubungan antara keraton dan pesantren, baik di
derajat pelaksanaan 12
syari’ah, semua Muslim Yogyakarta maupun Surakarta. Kesadaran baru itu adalah bahwa hubungan
di tanah jajahan Islam dan kekuasaan dalam struktur kesultanan cukup membahayakan eksistensi
mengakui bahwa Islam kolonial. Karena itu, hubungan ini perlu diperhitungkan.
adalah agama yang
luhur. Supremasi Islam Lembaga peradilan agama sebagai pilar pelaksanaan hukum syari’ah Islam tidak
ini terlambangkan di
daerah-daerah di luar luput dari pengaruh sikap baru kolonial tersebut terhadap Islam. Dalam konteks
wilayah kerajaan oleh ini kepenghuluan dapat dipandang sebagai simbol dari kesatuan antara dua
kekuasaan penghulu kelompok Muslim dan antara agama dan negara. Muslim yang taat ataupun
yang mempunyai muslim yang vernacularist sinkretis (abangan) sama-sama membutuhkan kantor
wewenang menangani kepenghuluan dalam segala urusan sipil mereka. Demikian pula, kantor ini
perkara sipil maupun
pidana. Supremasi merupakan simbol dari hubungan integratif antara agama dan negara. Dalam
itu juga tampak pada posisi yang krusial itu pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian yang
hubungan yang erat serius. Pemerintah kolonial menempatkan lembaga pelaksanan hukum syari’at
antara agama Islam dan Islam sebagai institusi vital, karena berdasarkan pengalaman, ambisi untuk
negara baik di dunia memberlakukan hukum dan peradilan Belanda di negeri jajahan tidak berhasil.
Melayu (Sumatera)
maupun Jawa. Maka peradilan agama harus terus dipelihara eksistensinya, sedangkan bagi
orang pribumi yang berafiliasi dengan Eropa, seperti orang Kristen dan mereka
yang dianggap sederajat dengan Eropa sejak tahun 1864 tunduk kepada hukum
BW (Bugelijke Wetboek). Akan tetapi peradilan agama tetap dalam perhitungan

164